IKLAN VIDEO LIST

OKEGAS.ID, Tenggarong — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk menjaga kelancaran penyaluran Dana Desa (DD) tahun 2025 agar merata dan tepat sasaran di seluruh wilayah. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), proses percepatan terus didorong agar setiap desa dapat menerima anggaran sesuai jadwal.

Penegasan ini disampaikan setelah DPMD Kukar mengikuti Rapat Koordinasi Penyaluran Dana Desa 2025 yang digelar DPMPD Kalimantan Timur pada Selasa (7/10/2025). Forum tersebut membahas strategi percepatan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan dana desa di tiap kabupaten. Dari hasil pembahasan, rata-rata penyaluran Dana Desa di Kaltim masih berada pada kisaran 60 persen.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa Kukar menjadi salah satu daerah yang menunjukkan progres penyaluran cukup baik. Seluruh desa telah menuntaskan pencairan tahap pertama dan kini bersiap memasuki tahapan selanjutnya.

Baca Juga:
DPMD Kukar Tingkatkan Kapasitas Koperasi Desa melalui Pelatihan dan Pemetaan Lahan
DPMD Kukar Tingkatkan Kualitas Pendampingan untuk Maksimalkan Dampak Program Padat Karya di Desa
PAMSIMAS Dorong Akses Air Bersih dan Kemandirian Desa di Kukar

“Semua desa di Kukar bergerak sesuai target. Tidak ada yang terlambat untuk proses pencairan berikutnya,” ujarnya, Jumat (10/10/2025).

Ia menambahkan, koordinasi terus diperkuat antara pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat guna memastikan aliran dana tidak terhambat. Pemerintah desa juga diminta menyiapkan dokumen lebih awal agar proses pencairan tidak mengalami penundaan.

“Begitu dana dari pemerintah pusat tersedia, desa sudah siap mengeksekusi. Administrasinya kami awasi agar tidak menjadi kendala,” jelas Arianto.

Baca Juga:
DPMD Kukar Ajak Aparatur Desa Teladani Semangat Pahlawan dalam Pelayanan
DPMD Kukar Evaluasi Desa Persiapan untuk Persiapan Status Definitif
TP PKK Kukar Perkuat Kapasitas Pengurus Lewat Pelatihan Intensif

Menurutnya, besaran Dana Desa dipengaruhi berbagai indikator seperti jumlah penduduk, kondisi wilayah, hingga capaian kinerja desa. Dengan sistem ini, alokasi anggaran diharapkan lebih adil sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

“Setiap desa memiliki karakter dan tantangan yang berbeda, sehingga distribusinya pun menyesuaikan agar tepat guna,” sambungnya.

Untuk tahun 2025, penggunaan Dana Desa diarahkan pada program prioritas nasional, termasuk pencegahan stunting serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah berharap anggaran tersebut memberikan dampak nyata bagi kualitas hidup warga.

“Kami ingin Dana Desa benar-benar terasa manfaatnya, terutama dalam menurunkan angka stunting dan memperkuat ekonomi desa,” tutup Arianto. (ADV)