DPMD Kukar Perkuat Kapasitas Pengurus RT dalam Pengelolaan Dana yang Akuntabel

IKLAN VIDEO LIST

OKEGAS.ID, Tenggarong — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong peningkatan kapasitas para pengurus Rukun Tetangga (RT) agar mampu mengelola anggaran pembangunan secara transparan, tepat guna, dan berorientasi pada kebutuhan warga.

Dorongan tersebut disampaikan dalam agenda pendampingan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri di Kecamatan Kembang Janggut. Kegiatan yang berlangsung di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Genting Tanah itu mempertemukan kepala desa, BPD, serta seluruh ketua RT dari 11 desa di wilayah tersebut untuk membahas efektivitas penggunaan dana program RT.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa evaluasi yang dilakukan bertujuan memastikan pelaksanaan program bantuan keuangan RT—yang sebelumnya sebesar Rp50 juta—benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat. Hasil evaluasi inilah yang kemudian menjadi landasan peningkatan nilai bantuan menjadi Rp150 juta per RT.

“Kami ingin memastikan pengelolaan anggaran tepat sasaran dan memberikan manfaat besar bagi warga. Peningkatan nilai bantuan harus diimbangi dengan kemampuan RT menggunakan dana secara profesional dan transparan,” ujarnya, Sabtu (11/10/2025).

Arianto menegaskan bahwa pendampingan yang dilakukan DPMD bukan hanya terkait teknis administrasi, tetapi juga pemahaman mengenai prioritas pembangunan di lingkungan RT. Dengan kebijakan baru, cakupan kegiatan yang dapat didanai semakin luas dan diarahkan pada penguatan layanan dasar.

“Pesan Bupati sangat jelas, pembangunan tidak boleh hanya fokus pada infrastruktur kecil. RT perlu memberikan perhatian pada pendidikan, kesehatan, hingga dukungan bagi warga rentan,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, DPMD juga membuka ruang diskusi agar pengurus RT dapat menyampaikan persoalan yang dihadapi selama pelaksanaan program. Sejumlah masukan muncul, mulai dari peningkatan insentif, penyederhanaan laporan, hingga perluasan jenis kegiatan yang dapat dibiayai.

Menurut Arianto, DPMD Kukar hadir bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga pendamping aktif yang memastikan arahan pembangunan dari pemerintah kabupaten tersampaikan hingga ke tingkat terbawah.

“Melalui program berbasis RT ini, pemerintah ingin memastikan pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat. DPMD akan terus mendampingi agar implementasinya berjalan efektif di lapangan,” pungkasnya. (ADV)