DPMD Kukar Salurkan Sampah Plastik Internal ke Bank Sampah DLHK
Kukar – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ikut mendukung pengelolaan sampah terpadu dengan menyerahkan sampah plastik hasil pengumpulan internal ke Bank Sampah milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar, Kamis, 21 Agustus 2025.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari inisiatif DLHK yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pengelolaan sampah.
“DLHK memiliki program pengelolaan sampah dengan melibatkan OPD. DPMD ditunjuk sebagai salah satunya. Kami membentuk pengurus pengelola sampah di lingkungan OPD, lalu mengumpulkan sampah plastik sesuai ketentuan DLHK untuk kemudian disalurkan secara berkesinambungan,” terangnya.
Program ini tidak berdiri sendiri. Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat DPMD Kukar, Asmi Riyandi Elvandar, menyebut bahwa upaya pengelolaan lingkungan juga masuk dalam skema kebijakan dana Rp150 juta per RT yang telah diluncurkan Pemkab Kukar.
“Dana Rp150 juta per RT salah satunya diarahkan untuk program Bina Lingkungan. Komponen ini akan menjadi bagian dari penilaian RT terbaik, dengan melibatkan kolaborasi bersama DLHK. Kami berbagi peran untuk membenahi lingkungan, baik di desa maupun di kawasan permukiman masyarakat,” jelasnya.
Asmi menambahkan, tahap awal implementasi akan dimulai dari Kecamatan Marangkayu. DPMD bersama Bupati Kukar dijadwalkan turun langsung menemui seluruh ketua RT untuk melakukan inventarisasi kebutuhan masyarakat.
“Insya Allah, mulai Selasa ini kami bersama Bapak Bupati akan bertemu para ketua RT di Marangkayu. Aspirasi mereka akan ditampung sekaligus diidentifikasi kebutuhannya. Hasil inventarisasi inilah yang nantinya menjadi dasar kebijakan agar pengelolaan dana RT tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil masyarakat,” tegas Asmi.
Dengan langkah ini, Pemkab Kukar berharap pengelolaan sampah tidak hanya terbatas pada lingkungan OPD, tetapi juga bisa diterapkan secara lebih luas di tingkat RT, sekaligus memperkuat program pemberdayaan masyarakat yang berbasis partisipasi warga.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.