DPUPR Berau Fokus Pulihkan Infrastruktur Pascabencana Banjir
OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau terus melakukan langkah-langkah pemulihan infrastruktur yang terdampak banjir, meskipun dihadapkan pada tantangan terbatasnya anggaran penanganan darurat.
Kepala DPUPR Berau, Fendra Firnawan, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih melakukan identifikasi kerusakan, terutama pada jembatan dan jalan penghubung antar kampung yang terdampak banjir. Proses ini baru bisa dilakukan secara maksimal setelah kondisi air surut.
“Identifikasi baru bisa kami lakukan setelah kondisi memungkinkan. Jembatan-jembatan terdampak sedang kami pantau, termasuk yang masuk kategori prioritas,” jelas Fendra, Jumat (30/5/2025).
Fendra menambahkan bahwa keterbatasan mekanisme penggunaan anggaran membuat pihaknya tidak bisa langsung melakukan tindakan cepat di luar program yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
“Dana darurat tidak tersedia secara khusus dalam DPA kami. Jadi, setiap tindakan harus melalui prosedur dan pengajuan yang tepat,” ujarnya.
Meski demikian, DPUPR tetap memprioritaskan akses vital yang digunakan masyarakat, terutama jalur antar kampung dan kecamatan yang rusak akibat banjir. Beberapa titik sudah mulai dipantau, termasuk jalur yang sebelumnya dibuka lewat kolaborasi bersama perusahaan swasta.
“Kami juga terus mengevaluasi jalur alternatif yang digunakan warga. Kerja sama dengan pihak swasta jadi solusi sementara di beberapa titik,” tambahnya.
Salah satu titik rawan yang disoroti adalah jembatan di Kecamatan Segah, yang kondisinya sudah uzur dan belum pernah diperbarui selama puluhan tahun. Menurut Fendra, jembatan tersebut telah dimasukkan dalam rencana anggaran DPUPR.
“Kami juga memfokuskan perhatian pada jembatan Deli serta beberapa titik seperti Panaan. Ada yang amblas, dan hanya bisa menahan beban terbatas. Itu harus segera ditangani,” tegasnya.
Namun, ketersediaan material masih menjadi tantangan tersendiri. Sebagian besar material konstruksi jembatan harus didatangkan dari luar Kalimantan, seperti Jakarta dan Surabaya, yang tentu memerlukan waktu dan biaya tambahan.
Di sisi lain, wilayah pesisir Kabupaten Berau masih belum menjadi prioritas dalam pembangunan jembatan saat ini, karena keterbatasan alokasi dana dan fokus utama yang masih diarahkan pada wilayah terdampak bencana.
Fendra berharap adanya fleksibilitas penggunaan sisa anggaran yang tersedia agar kebutuhan infrastruktur masyarakat bisa tetap dipenuhi.
“Kalau memang ada ruang di sisa anggaran, kita ingin arahkan ke titik-titik yang memang sangat mendesak dan dibutuhkan warga,” pungkasnya. (Divana)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.