Kukar Anugerahi Desa dengan Tata Kelola Keuangan Terbaik di BBGRM ke-22
Kukar – Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-22 tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tak hanya menjadi ajang mempererat semangat kebersamaan, tetapi juga momentum penting bagi Pemkab Kukar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa, khususnya di bidang keuangan.
Dalam kegiatan yang digelar di Kecamatan Kota Bangun, Minggu (20/7/2025), Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar memberikan penghargaan kepada sejumlah desa yang dinilai berhasil mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sebatas seremoni, tetapi bagian dari sistem pembinaan agar desa-desa semakin tertib dalam pengelolaan anggaran.
“Kami memberikan penghargaan kepada desa-desa yang mencapai kriteria pengelolaan keuangan terbaik. Itu mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pengesahan anggaran yang semuanya tepat waktu,” jelasnya.
Selain ketepatan waktu, indikator penting lainnya adalah penerapan transaksi nontunai. Menurut Arianto, Pemkab Kukar ingin seluruh transaksi desa dilakukan secara digital demi meningkatkan transparansi dan efisiensi.
“Kita inginkan semua transaksi di desa berjalan secara digital dan transparan. Maka transaksi nontunai jadi salah satu kriteria utama dalam penilaian kami,” ujarnya.
Upaya memperbaiki tata kelola keuangan desa juga ditopang dengan pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) online. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, diarahkan menggunakan sistem ini.
“Dengan Siskeudes, desa-desa di Kukar diharapkan bisa naik kelas. Artinya, pengelolaan anggaran dilakukan lebih tertib, efisien, dan sesuai aturan yang berlaku,” tutur Arianto.
Pemberian penghargaan ini dilakukan bersamaan dengan rangkaian kegiatan pencanangan BBGRM. Selain menumbuhkan partisipasi warga melalui gotong royong, kegiatan ini juga dijadikan momentum memperkuat kapasitas kelembagaan desa, baik dari aspek sosial kemasyarakatan maupun tata kelola anggaran.
“BBGRM ini bukan hanya ajang kebersamaan, tapi juga edukasi. Kami ingin desa-desa tidak hanya kuat dalam aspek sosial, tapi juga semakin tertib dan transparan dalam keuangan,” pungkas Arianto. (adv)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.