IKLAN VIDEO LIST

OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyampaikan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tanjung Redeb tahun ini digelar di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit.

Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau sebelumnya dikenal sebagai salah satu yang terbesar di Kalimantan Timur, ia mengakui saat ini daerah tengah menghadapi tekanan anggaran dan tidak bisa lagi terlalu bergantung pada sektor pertambangan.

“Penurunan kuota produksi perusahaan serta dihentikannya praktik tambang ilegal juga berdampak pada penerimaan daerah,” ujarnya, Kamis (12/2/2026).

Baca Juga:
Anggaran Terbatas, Musrenbang Tanjung Redeb Himpun 549 Usulan
TPS3R Rupiah Hadir di Pulau Derawan, Solusi Jaga Kebersihan Destinasi Wisata
Harga Sembako di Berau Diprediksi Naik Jelang Ramadan, Ketergantungan Pasokan Jadi Sorotan

Menurut Sri Juniarsih, langkah penertiban tambang ilegal yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto merupakan kebijakan penting demi penegakan hukum dan keberlanjutan lingkungan. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut turut memengaruhi penerimaan daerah sehingga pemerintah kabupaten harus mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Sebagai alternatif, Pemkab Berau mulai memaksimalkan potensi pariwisata. Kecamatan Tanjung Redeb sebagai ibu kota kabupaten diposisikan sebagai wajah daerah, dengan berbagai pembangunan yang terus berjalan.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah penataan kawasan tepian Sungai Segah yang kini berkembang menjadi daya tarik wisata sekaligus mendorong pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca Juga:
DPUPR Berau Genjot Pembangunan Jalan di 13 Kecamatan, Anggaran Capai Rp 40 Miliar per Wilayah
Musrenbang Biatan, Infrastruktur Dasar dan Wisata Jadi Perhatian Pemkab Berau
Anggaran Turun Drastis, Pengelola Wisata Berau Tak Bisa Lagi Bergantung APBD

Selain pengembangan pariwisata, Bupati juga menaruh perhatian pada kebersihan lingkungan melalui gerakan penataan dan penanganan sampah di seluruh kecamatan. Upaya ini dinilai penting untuk mendukung wajah kota yang bersih dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan.

Dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan, pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan peralatan usaha kepada 24 pelaku UMKM di Kelurahan Gunung Panjang. Bantuan tersebut meliputi vacuum sealer, food processor, dan mesin penggiling daging, yang disertai pelatihan desain kemasan serta pendampingan pengurusan izin edar.

“Langkah ini kami lakukan untuk memperkuat daya saing usaha mikro dan kecil agar mampu bertahan dan berkembang di tengah kondisi ekonomi yang menantang,” pungkasnya. (*/)