IKLAN VIDEO LIST

OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Dalam kesepakatan ini, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp 3,9 Triliun lebih, dengan belanja daerah sebesar Rp 4,4 Triliun lebih. Sementara itu, pembiayaan ditetapkan sebesar Rp 488 Miliar lebih.

Wakil Bupati Berau, Gamalis, dalam rapat paripurna pada Rabu (31/7/2024), menekankan pentingnya hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Berau.

“Program-program pro rakyat harus kita kedepankan melalui prioritas pembangunan yang kita tetapkan pada Tahun Anggaran 2025 ini,” ujar Gamalis.

Lebih lanjut, Gamalis menjelaskan bahwa semangat untuk memacu pembangunan di Kabupaten Berau adalah manifestasi dari komitmen terhadap pembangunan daerah.

“Kita terus berupaya mencari dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan guna memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.

Ia juga mengakui masih ada kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan sebelumnya dan berjanji akan melakukan perbaikan di tahun mendatang. Gamalis juga menyoroti keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak semua usulan dan kebutuhan bisa dipenuhi.

“Kami berharap masyarakat bisa memahami jika ada program yang belum bisa dibiayai sesuai anggaran yang diperlukan. Tentunya, pada tahun anggaran berikutnya akan kita perhatikan,” harapnya.

Dalam penyusunan KUA-PPAS Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025, Pemkab Berau berkomitmen untuk menyusun program dan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Anggaran tersebut secara garis besar dialokasikan untuk operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan porsi minimal, termasuk belanja gaji, tunjangan, tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Anggota DPRD. Selain itu, juga dialokasikan untuk Gaji Non-PNS serta bantuan keuangan kepada pemerintah kampung.

Anggaran juga akan difokuskan pada program kegiatan yang mendesak, termasuk penunjang pelayanan publik, baik fisik maupun non-fisik. Ini mencakup sektor pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, sanitasi, dan air bersih.

Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk mendukung 18 program unggulan serta percepatan penurunan angka stunting, operasional PKK, posyandu, urusan pemerintahan umum, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta administrasi kependudukan.

“Diharapkan semua program prioritas dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Berau,” imbuh Gamalis. (ADV)

Editor: Hardianto