Percepat Pelayanan dan Pembangunan, DPMD Kukar Dorong Strategi Pemekaran Desa
OKEGAS.ID, Tenggarong — Upaya percepatan pemekaran desa terus dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan hingga ke tingkat paling bawah. Strategi ini dinilai mampu memperpendek rentang kendali pelayanan serta mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah terpencil.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa pemekaran desa bukan semata memenuhi tuntutan administratif, tetapi bagian dari reformasi struktural untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, responsif, dan merata.
“Dengan desa yang lebih kecil dan terfokus, pelayanan bisa lebih cepat sampai ke masyarakat. Ini adalah cara kita untuk menjawab kebutuhan warga di wilayah yang selama ini cukup jauh dari pusat pelayanan pemerintahan,” ujar Arianto, Rabu (26/6/2025).
Menurutnya, pemekaran juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan unit pemerintahan yang adaptif terhadap tantangan pembangunan, terutama di kawasan yang berkembang pesat namun belum memiliki struktur desa definitif.
Dari tujuh desa persiapan yang kini diajukan menjadi desa definitif, seluruhnya dinilai sudah memiliki dasar administrasi dan kelembagaan yang kuat. Evaluasi berkala yang dilakukan dua kali selama masa persiapan menunjukkan hasil positif, tanpa hambatan berarti di lapangan.
“Pemekaran ini bukan semata membentuk desa baru, tetapi mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan baru. Kita ingin pembangunan menyentuh langsung ke akar rumput,” lanjutnya.
DPMD Kukar juga memperhatikan urgensi waktu dalam proses ini. Target penetapan status definitif pada awal tahun 2026 dirancang agar desa-desa tersebut dapat mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 2027. Saat ini, ketujuh desa tersebut masih dipimpin oleh Penjabat (PJ) Kepala Desa dari kalangan ASN.
“Kita ingin ketika Pilkades 2027 berlangsung, mereka sudah punya kepala desa definitif hasil pilihan rakyat. Itu bagian dari demokratisasi di tingkat desa,” tegas Arianto. (Adv)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.