IKLAN VIDEO LIST

OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Dalam rangka melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Berau, Badan PerencanaanPenelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Berau, melalui Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Berau, melakukan pertemuan untuk membahas mengenai data penduduk miskin Kabupaten Berau yang By Name By Address (BNBA).

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Berau, Endah Ernany Triariani menyatakan, bersama dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana program penanggulangan kemiskinan terkait, pertemuan tersebut diadakan guna menuntaskan data penduduk miskin Kabupaten Berau agar bisa tervalidasi.

“Kita memanggil OPD-OPD teknis terkait yang masuk di dalam SK TKP2K seperti dinas sosial, pendidikan, dan capil yang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan,” katanya, Rabu (13/3/2024).

Baca Juga:
Masyarakat Apresiasi Pembangunan Drainase, Gunung Tabur Semakin Tertata
Terapi Okupasi untuk ABK Kini Tersedia di Berau, Biaya Terjangkau dan Fasilitas BPJS
Kawasan Tepian Jalan Pulau Derawan Dipercantik, Progres Capai 50 Persen

Dirinya menjelaskan, nantinya dengan data penduduk miskin yang sudah tervalidasi, maka program-program inisiatif daerah yang berkaitan erat dengan penuntasan penduduk miskin dipastikan dapat terealisasi optimal atau tepat sasaran.

“Supaya kita satu data untuk beberapa program inisiatif daerah. Seperti beasiswa kalau di Dinas Pendidikan, serta bantuan rumah layak huni kalau di Dinas Sosial,” ungkapnya.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, jelasnya, kerja sama dengan pihak kelurahan dan kepalankampung perlu ditingkatkan.

Baca Juga:
Hidupkan Kembali Food Court Pasar SAD, Pemkab Bakal Lakukan Pembenahan
Peningkatan Ekonomi Melalui Dukungan UMKM di Berau
Permasalahan Listrik di Berau Jadi Prioritas, Pj Gubernur Kaltim: Jangan Dipolitisasi

“Itu nanti menjadi tugas pemerintah kabupaten melalui Dinas Sosial untuk memvalidasi data penduduk miskin yang ada di lapangan, dengan melibatkan peran serta kakam dan lurah. Sebab mereka yang tahu kondisi lapangan seperti apa,” jelasnya.

Untuk informasi, dirinya juga menyampaikan bahwa sampai saat ini ada dua kecamatan yang belum memiliki data valid Penduduk miskin yang lengkap, yakni Sambaliung dan Tanjung Redeb.

“Ketika semua sudah terkumpul, nanti akan di SK-kan oleh Bupati lalu dikirim ke Kementerian Sosial dan PMK. Sehingga program-program penanggulangan kemiskinan yang dari pusat itu bisa mengacu pada satu basis data kita,” pungkasnya. (*)

Reporter: Yohanes

Editor: Hardianto