Serapan APBD Berau 2025 Capai 89,7 Persen, Bupati Soroti SiLPA Rp 622 Miliar

IKLAN VIDEO LIST

OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau menjadikan capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebagai bahan evaluasi menjelang tahun anggaran berikutnya. Dari total pagu Rp6,04 triliun, realisasi anggaran tercatat sekitar Rp5,4 triliun atau sebesar 89,7 persen.

Capaian tersebut menyisakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang cukup besar, yakni sekitar Rp622 miliar. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, yang menilai dana tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk kepentingan masyarakat.

Sri Juniarsih menegaskan, masih adanya anggaran yang tidak terserap menunjukkan perlunya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia meminta seluruh pimpinan OPD menjadikan hal tersebut sebagai bahan pembelajaran.

“Anggaran yang besar harus diimbangi dengan kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan program. Jangan sampai dana yang tersedia tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya saat rapat koordinasi bersama kepala OPD dan camat.

Memasuki tahun anggaran 2026, tantangan pengelolaan keuangan daerah diperkirakan semakin berat seiring dengan keterbatasan fiskal. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut lebih selektif dalam menentukan kegiatan prioritas.

Bupati dua periode ini mendorong OPD agar menyusun perencanaan yang realistis, terukur, dan dapat dilaksanakan secara optimal. Targetnya, tingkat serapan anggaran ke depan dapat mendekati angka maksimal.

Dalam arahannya, Sri Juniarsih menegaskan sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Namun, pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip efisiensi dan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.

Ia mencontohkan, pembangunan maupun rehabilitasi sekolah akan difokuskan pada ruang belajar yang mengalami kerusakan dan berdampak langsung terhadap proses belajar mengajar. Sementara pembangunan yang bersifat penunjang dan tidak mendesak akan dipertimbangkan kembali.

“Yang terpenting adalah manfaatnya bagi masyarakat. Skala prioritas harus jelas dan tepat sasaran,” tegasnya.

Selain belanja daerah, Sri Juniarsih juga mengingatkan pentingnya upaya meningkatkan pendapatan daerah di tengah keterbatasan anggaran. Optimalisasi pajak daerah, penguatan sektor pariwisata, serta promosi potensi wisata Berau dinilai sebagai peluang yang harus dimanfaatkan secara bersama-sama.

Pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan UMKM juga disebut sebagai kunci menjaga ketahanan ekonomi daerah. Menurutnya, pengelolaan APBD tidak hanya soal pengeluaran, tetapi juga menciptakan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Semua OPD harus memiliki kepekaan yang sama. Ini bukan hanya tugas satu atau dua dinas, tetapi tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (*)