Tekan Angka Kemiskinan, Dinsos Berau Diminta Perkuat Koordinasi dengan Organisasi dan Pekerja Sosial

IKLAN VIDEO LIST

OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau terus menggencarkan upaya penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial melalui perluasan kesempatan berusaha serta penciptaan lapangan kerja. Langkah strategis ini sejalan dengan visi mewujudkan Berau yang maju, unggul, berkelanjutan, makmur, dan sejahtera.

Bupati Berau menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan agenda prioritas yang harus dijalankan secara terarah dan berbasis data. Salah satu instrumen utama kebijakan yang digunakan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN).

“Data yang akurat, mutakhir, dan terverifikasi menjadi dasar kuat dalam menyalurkan bantuan sosial, memberikan intervensi kepada masyarakat rentan, serta merencanakan pembangunan sosial berbasis bukti di lapangan,” ujarnya, Selasa (21/10/2025).

Bupati menekankan bahwa pengelolaan data sosial tidak bisa dilakukan secara terpisah. Sinergi antara perangkat daerah, pemerintah kampung, lembaga sosial masyarakat, dan pihak swasta sangat diperlukan. Oleh karena itu, penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bukan hanya tugas Dinas Sosial, melainkan tanggung jawab bersama.

“Kegiatan ini harus menjadi pedoman dalam menyusun dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang lebih terfokus dan berbasis data akurat. DTSEN jangan hanya menjadi kumpulan angka, tetapi alat untuk menghadirkan keadilan sosial di tengah masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, bupati juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kolaborasi lintas sektor. Dinas Sosial diminta memperkuat koordinasi dengan organisasi sosial dan pekerja sosial lapangan agar penanganan kemiskinan berjalan lebih cepat dan efektif.

Pendekatan humanis turut menjadi perhatian. Dalam setiap intervensi sosial, tidak hanya bantuan materi yang diberikan, tetapi juga pemberdayaan, pembinaan, serta penumbuhan kemandirian agar masyarakat mampu bangkit tanpa ketergantungan pada bantuan pemerintah.

Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di Berau menurun dari 5,54 persen pada tahun 2023 menjadi 5,08 persen pada 2024. Pemerintah menargetkan angka tersebut dapat ditekan hingga 4,9 persen pada tahun 2025, sesuai dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Berau 2021–2025.

Untuk mencapai target tersebut, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) diminta fokus menjalankan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pemberian beasiswa, bantuan alat tangkap nelayan, bibit dan pupuk pertanian, serta pemberdayaan sektor ekonomi kreatif.

“Kita harus mengatasi akar masalah kemiskinan, bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan,” pungkas Sri Juniarsih. (*/div)