Warga Sebuntal Duduki DPRD Kukar, Tuntut Ganti Rugi Bendungan Marangkayu Segera Dibayar

IKLAN VIDEO LIST

OKEGAS.ID, Tenggarong – Puluhan warga Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menggelar aksi tidur massal di ruang rapat DPRD Kukar, Kamis (10/7/2025).

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas lambannya penyelesaian ganti rugi lahan terdampak pembangunan Bendungan Marangkayu, proyek strategis nasional (PSN) yang telah merendam lahan pertanian dan pemukiman mereka sejak 2007.

Warga menuntut Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung menyelesaikan polemik yang sudah berlarut hampir 18 tahun.

Mereka mengaku hak atas lahan dan sumber penghidupan belum juga dipenuhi, meski bendungan kini telah beroperasi.

“Harapan kami pemerintah, khususnya Presiden Prabowo, mau mendengar dan membantu menyelesaikan hak-hak kami. Karena lahan itulah sumber penghasilan utama kami,” ungkap Mainur, salah satu warga terdampak.

Menurut warga, hilangnya sawah, ladang, hingga rumah bukan akibat banjir musiman, melainkan genangan permanen yang ditimbulkan pembangunan bendungan.

Situasi ini membuat mereka kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal.

“Kami bersyukur ada bendungan, tapi inti masalahnya ganti rugi tidak pernah tuntas. Sudah 18 tahun kami menunggu, tapi sampai sekarang pembayaran belum juga jelas,” ujar Areza, warga lainnya.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, yang menemui warga, menilai konflik ini tak pantas dibiarkan berkepanjangan. Ia menekankan bahwa status bendungan sebagai PSN tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak masyarakat.

“Ini proyek strategis nasional, harusnya justru diselesaikan dengan cepat. Jangan sampai persoalan HGU atau hal administratif malah mengorbankan rakyat yang sudah puluhan tahun hidup di sana,” tegas Yani.

Ia meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) IV Kalimantan segera merealisasikan pembayaran ganti rugi, mengingat masyarakat hanya menuntut kompensasi yang wajar atas rumah, lahan, dan sumber nafkah mereka.

“Ini sebenarnya sederhana, masyarakat hanya ingin kepastian. Saya yakin balai sudah siap membayar, tinggal kemauan untuk menuntaskannya,” tambahnya.

DPRD Kukar berkomitmen mengawal aspirasi warga hingga ke pemerintah pusat. Mereka juga berharap Presiden Prabowo dan kementerian terkait memberi perhatian serius agar konflik agraria yang membelit proyek bendungan ini bisa diselesaikan secara adil.(Adv)