OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

TS Poll - Loading poll ...
Coming Soon
Masyarakat Memilih, Siapa yang Layak Memimpin Berau 2025-2030?
{{row.Answer_Title}}
  • {{row.tsp_result_percent}} % {{row.Answer_Votes}} {{row.Answer_Votes}} ( {{row.tsp_result_percent}} % ) {{ tsp_result_no }}
VS VS

Karena itu, untuk memenuhi hak masyarakat Kabupaten Berau atas jaminan ketersediaan pangan, Pemkab Berau telah mengusulkan Rancangan Perda (Raperda) tentang Ketahanan Pangan yang telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2024.

“Ini dalam rangka pembangunan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera,” ujar Sri Juniarsih belum lama ini.

Dikatakannya, jaminan kepastian hukum atas terwujudnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Berau menjadi suatu hal yang sangat penting.

TS Poll - Loading poll ...
Coming Soon
Masyarakat Memilih, Siapa yang Layak Memimpin Berau 2025-2030?
{{row.Answer_Title}}
  • {{row.tsp_result_percent}} % {{row.Answer_Votes}} {{row.Answer_Votes}} ( {{row.tsp_result_percent}} % ) {{ tsp_result_no }}
VS VS

“Idealnya, jaminan tersebut dapat diwujudkan melalui langkah awal dengan menyusun produk hukum berupa peraturan daerah yang mengatur secara khusus tentang ketahanan pangan,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pangan Rakhmadi Pasarakan, menerangkan tak hanya regulasi, rawan pangan mesti diantisipasi sejak dini melalui berbagai gerakan dan bantuan untuk memastikan stok pangan masyarakat tetap tersedia.

“Gerakan itu misalnya gerakan menanam cabai. Itu sudah dilakukan. Dan kita ingin fokus untuk memastikan ketersediaan pangan melalui gerakan itu juga,” terangnya.

Tak hanya menanam cabai, diakui Rakhmadi, Pemkab Berau juga sedang menyiapkan bantuan-bantuan berupa pangan beras dan non beras untuk 22 daerah di 7 kecamatan yang berpotensi rawan pangan.

“Misalnya di Kecamatan Segah seperti Long Ayan, dan Kecamatan Kelay di Mapulu. Dan bantuan beras serta non beras ini akan disalurkan sama-sama. Saat ini kita masih menunggu lelang pangan non beras,” tegasnya.

Menurutnya, bantuan-bantuan dan gerakan yang mulai dilakukan itu sekaligus menjadi langkah konkret untuk mengantisipasi krisis pangan, terutama saat bencana alam atau gagal pangan melanda.

“Seperti saat ini, Bidukbiduk mengalami gagal panen. Bantuan pangan pasti menyasar ke sana juga. Dan itu tentu menjadi cadangan pangan selama krisis,” pungkasnya. (*)

Editor: Hardianto