IKLAN VIDEO LIST

OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Tingginya angka Stunting di Kecamatan Tanjung Redeb jadi perhatian serius Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas. Dikatakannya, keseriusan menangani masalah ini dimulai dengan penguatan fungsi posyandu sebagai layanan kesehatan terpadu.

Karena itu, Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Berau, harus mendata posyandu yang ada di Kabupaten Berau, khususnya di Kecamatan Tanjung Redep, yang angka stuntingnya masih cukup tinggi.

“Begitu pun dengan kegiatan yang dilakukan di posyandu. Itu apa saja dan mana yang harus didampingi oleh petugas puskesmas,” tegas Sri Juniarsih dalam pencananangan intervensi stunting serentak se-Kaltim, di posyandu Kenari, Jalan Milono, Rabu (12/6/2024).

Baca Juga:
Sufian Agus Akhiri Tugas Sebagai Pjs Bupati Berau, Kunjungan Presiden Jokowi Jadi Momen Bersejarah
Terapi Okupasi untuk ABK Kini Tersedia di Berau, Biaya Terjangkau dan Fasilitas BPJS
Kawasan Tepian Jalan Pulau Derawan Dipercantik, Progres Capai 50 Persen

Dikatakannya, pendataan ini sangat penting guna mengetahui apa saja program yang bisa dijalankan, khususnya dalam penurunan angka stunting. Terlebih, di wilayah Kecamatan Tanjung Redeb yang merupakan ibukota kabupaten.

“Perlu diketahui bersama bahwa prevalensi stunting di Kecamatan Tanjung Redep saat ini sebesar 17,95%. Dan jumlah anak yang mengalami stunting sebanyak 28, jumlah keluarga yang berisiko stunting sebanyak 735. Angka ini cukup tinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Saya anggap hal ini sangat serius,” tambahnya.

Yang terpenting, penanggulangan tidak dapat hanya dilakukan oleh petugas puskesmas dan petugas kader posyandu saja. Tetapi ini menjadi tugas semua dalam arti memberikan pemahaman dan edukasi kepada orang tua yang memiliki balita, atau remaja putri tentang penanggulangan stunting ini.

Baca Juga:
Hidupkan Kembali Food Court Pasar SAD, Pemkab Bakal Lakukan Pembenahan
Peningkatan Ekonomi Melalui Dukungan UMKM di Berau
Permasalahan Listrik di Berau Jadi Prioritas, Pj Gubernur Kaltim: Jangan Dipolitisasi

“Angka 735 ini harus segera diantisipasi supaya tidak bertambah tinggi, justru harus turun. Kalau ada yang tidak aktif ke posyandu maka kader posyandu harus jemput bola,” katanya.

Selain itu, komunikasi intens antara kader posyandu dengan RT, Lurah dan Dinkes maupun DPPKBP3A harus aktif.

“Jika ada permasalahan dalam menjalankan program posyandu, bisa segera dilakukan evaluasi dan mencari solusinya,” imbuhnya. (*)

Reporter: Novta

Editor: Hardianto