Pemkab Berau Mantapkan Integrasi Pajak Daerah Digital Lewat SPLP
OKEGASID, Tanjung Redeb — Dalam rangka memperkuat tata kelola pajak daerah berbasis digital, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menggelar rapat koordinasi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau, serta Kantor ATR/BPN. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Bapenda Berau pada Rabu (22/10/2025).
Agenda utama pertemuan tersebut adalah pembahasan mendalam terkait implementasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), salah satu kebijakan strategis pemerintah pusat melalui Komdigi yang bertujuan menjembatani pelayanan publik melalui integrasi data, khususnya pada layanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Kepala Diskominfo Berau, H. Didi Rahmadi, hadir langsung dan memberikan pemaparan teknis mengenai pengelolaan serta pengembangan aplikasi SPLP. Dalam penjelasannya, Didi menekankan bahwa SPLP merupakan langkah penting dalam mendorong transformasi digital pemerintahan daerah.
“SPLP bukan hanya alat bantu antar penghubung, tetapi juga langkah konkret menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan berbasis data digital. Melalui sistem ini, proses verifikasi dan pelaporan pajak dapat dilakukan lebih cepat dan akurat,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan penerapan SPLP membutuhkan dukungan penuh dan kolaborasi dari seluruh instansi terkait agar sistem berjalan optimal dan terintegrasi menyeluruh.
Pihak Bapenda Berau menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi ini. Menurut mereka, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam memperkuat sistem perpajakan digital serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.
Dalam rapat tersebut turut dibahas berbagai aspek teknis, antara lain:
* Sinkronisasi data wajib pajak,
* Mekanisme input transaksi,
* Peningkatan keamanan data,
* Validasi integrasi antara Bapenda, ATR/BPN, dan pihak notaris.
Melalui koordinasi ini, Pemkab Berau menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi, guna mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (ADV)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.