IKLAN VIDEO LIST

OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Polemik penerapan portal elektronik untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pasar Sanggam Adji Dilayas (SAD) terus bergulir, Salasa (17/03). DPRD Berau menyatakan dukungan terhadap aspirasi pedagang yang menolak sistem tersebut dan meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh sebelum kebijakan kembali diterapkan.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Berau menilai, Gideon Adris yang menilai penerapan portal elektronik memang memiliki tujuan baik untuk meningkatkan transparansi retribusi. Namun, kebijakan tersebut dinilai belum siap diterapkan di lapangan.

“Kami tidak menolak digitalisasi, tetapi penerapannya harus tepat dan tidak memberatkan pedagang maupun pembeli,” ujarnya.

Ia menegaskan, kondisi di pasar tradisional memiliki karakteristik berbeda dengan pusat perbelanjaan modern. Karena itu, kebijakan yang diterapkan harus menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

“Pasar tradisional itu mengutamakan kemudahan dan kecepatan transaksi. Kalau justru memperlambat, tentu akan berdampak pada aktivitas jual beli,” katanya.

DPRD juga menyoroti dampak langsung yang dirasakan pedagang, mulai dari berkurangnya jumlah pengunjung hingga penurunan omzet.

“Kalau pembeli merasa sulit masuk atau harus antre, mereka bisa saja beralih ke tempat lain. Ini yang harus jadi perhatian,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan pedagang sebelum mengambil kebijakan lanjutan.

“Jangan sampai kebijakan dibuat tanpa mendengar suara pelaku usaha di lapangan. Mereka yang merasakan langsung dampaknya,” ujarnya.

Gideon juga meminta agar evaluasi dilakukan secara menyeluruh, termasuk dari sisi teknis, kesiapan sistem, hingga efektivitas penerapan di lapangan.

“Evaluasi ini penting. Kalau memang belum siap, lebih baik diperbaiki dulu daripada dipaksakan,” katanya.

DPRD menegaskan, tujuan utama kebijakan daerah seharusnya tidak hanya mengejar peningkatan pendapatan, tetapi juga menjaga keberlangsungan usaha masyarakat kecil.

“Jangan sampai niat meningkatkan PAD justru mengorbankan pedagang kecil. Ini yang harus dijaga keseimbangannya,” pungkasnya. (ADV/Pan).