Aliansi Berau Menggugat Soroti Perda Ketenagakerjaan hingga Tolak Proyek Gedung Baru DPRD
OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Aliansi Berau Menggugat resmi menyerahkan dokumen berisi 12 tuntutan kepada DPRD Kabupaten Berau pada Rabu (17/09) lalu. Penyerahan berkas ini dilakukan usai aksi damai yang digelar di depan kantor DPRD. Dokumen diterima langsung oleh Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto.
Dalam rilis resminya, aliansi menjelaskan bahwa ke-12 tuntutan tersebut terdiri atas 8 isu nasional dan 4 isu daerah. Mereka mendesak agar DPRD menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal serta mendorong pembahasan dan tindak lanjut terhadap seluruh poin tuntutan bersama pemerintah daerah.
Salah satu tuntutan utama adalah implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Aliansi menilai perda tersebut belum dijalankan secara maksimal. Mereka menuntut keterbukaan data terkait penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Berau.
Selain itu, aliansi juga menyampaikan penolakan terhadap rencana pembangunan gedung baru DPRD Berau. Menurut mereka, proyek tersebut tidak mendesak dan seharusnya anggaran dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendasar seperti pembangunan jalan kampung, jalan tani, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan sistem air bersih.
Masalah kesejahteraan tenaga pendidik juga menjadi sorotan. Aliansi menekankan pentingnya peningkatan tunjangan bagi guru dan tenaga pendidikan demi mendukung kualitas generasi masa depan.
Isu lingkungan turut menjadi perhatian dengan desakan kepada DPRD dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret dalam menindak praktik pertambangan tanpa izin (PETI) yang disebut telah merusak lingkungan dan mengancam keselamatan warga.
“DPRD tidak boleh hanya menerima, tapi juga mengawal agar tuntutan rakyat benar-benar dibahas dan ditindaklanjuti bersama fraksi-fraksi,” tegas perwakilan aliansi dalam pernyataan tertulis.
Aliansi menyatakan akan terus mengawal proses pembahasan tuntutan ini dan menekankan bahwa empat isu daerah yang mereka angkat bersifat mendesak karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Mereka mendesak DPRD membuktikan perannya sebagai lembaga yang benar-benar mewakili suara rakyat. (*/pan)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.