OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memperkuat upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak terlantar melalui kerja sama dengan Kejaksaan. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim, Kejaksaan Tinggi Kaltim, dan Kejaksaan Negeri se-Kaltim.

Penandatanganan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026). Kegiatan disaksikan Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Chatarina Muliana Girsang, serta dirangkaikan dengan pertemuan kepala daerah se-Kaltim untuk membahas sejumlah isu strategis.

Kerja sama ini diarahkan untuk memastikan anak terlantar, termasuk anak yatim piatu dan kelompok rentan lainnya, tetap memperoleh hak-hak dasar sebagai warga negara. Pemenuhannya mencakup administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga penetapan status hukum melalui proses perwalian di pengadilan.

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan, pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus diwujudkan melalui kebijakan dan pelayanan nyata. Setiap anak berhak memiliki identitas hukum, mendapatkan perlindungan, serta memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang dengan akses pendidikan dan kesehatan yang layak.

“Setiap anak mendapatkan hak untuk tumbuh menjadi generasi sehat dan menjadi penerus bangsa. Pemenuhan hak anak terlantar merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin identitas hukum, perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan yang layak,” tegasnya.

Sri juga memastikan komitmen tersebut akan diperkuat melalui keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, program Kabupaten Layak Anak (KLA) tidak boleh hanya menjadi pemenuhan regulasi, tetapi harus diwujudkan melalui langkah konkret dan kolaborasi lintas sektor.

“Saya akan menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan program Kabupaten Layak Anak tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan diwujudkan secara nyata melalui kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.

Di Kabupaten Berau, penanganan anak terlantar selama ini telah dilakukan melalui Dinas Sosial, khususnya Bidang Rehabilitasi Sosial. Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, pekerja sosial melakukan asesmen dan menyusun laporan sosial, sekaligus memberikan pendampingan selama proses persidangan di Pengadilan Negeri.

Sementara bagi anak putus sekolah yang membutuhkan penanganan lanjutan, pemerintah daerah dapat melakukan rujukan ke Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma di Samarinda Seberang. Di tempat tersebut, anak mendapatkan rehabilitasi sosial dan pendampingan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang SLTA.

Melalui kerja sama ini, Pemkab Berau berharap proses pemenuhan hak anak dapat berlangsung lebih cepat dan terkoordinasi. Terutama dalam penerbitan dokumen kependudukan serta penetapan perwalian bagi anak-anak yang membutuhkan.

Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud dalam sambutannya menyampaikan bahwa anak merupakan amanah yang harus dipenuhi seluruh haknya. Menurutnya, kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak.

“Menyikapi isu strategis pemenuhan anak dan kemajuan daerah, bukan hanya diukur dengan pemenuhan ekonomi, tetapi bagaimana juga kita sebagai pelayan publik ini bertanggung jawab terhadap perlindungan anak,” tegasnya.

Senada, Kajati Kaltim Chatarina Muliana Girsang menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk memastikan setiap anak terlantar mendapatkan haknya. Proses tersebut mencakup identifikasi dan verifikasi identitas, kondisi anak, pola pengasuhan, hingga pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan pendampingan psikologis.

Ia berharap kesepakatan tersebut tidak berhenti pada penandatanganan, tetapi ditindaklanjuti secara berkelanjutan oleh seluruh pihak terkait.

“Akses pendidikan dan layanan kesehatan merupakan hak bagi anak. Mari bersinergi dengan komitmen berkelanjutan untuk melanjutkan tanggung jawab bersama dalam pemenuhan hak anak-anak tersebut. Pembangunan terbaik dimulai dari membangun sumber daya manusia yang bermartabat dan mempunyai masa depan yang cemerlang,” ucapnya. (*/adv/nto)