IKLAN VIDEO LIST

OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Dugaan aktivitas pertambangan di kawasan Hutan Kota Berau yang berada di Jalan Poros Labanan menuai sorotan tajam dari masyarakat. Kawasan yang seharusnya difungsikan sebagai ruang terbuka hijau dan kawasan lindung itu diduga justru dimanfaatkan untuk kegiatan galian tambang.

Sorotan tersebut mendorong sejumlah pihak, termasuk perwakilan lembaga adat, untuk meminta penjelasan langsung dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau. Namun upaya konfirmasi kepada Kepala DLHK Berau, Mustakim, belum membuahkan hasil.

Saat wartawan OKEGAS.ID mendatangi Kantor DLHK Berau pada Senin (12/1), Kepala DLHK tidak berada di tempat. Pada waktu yang sama, perwakilan Lembaga Adat Pasukan Merah dan Lembaga Adat Bajau juga hadir dengan tujuan serupa, yakni bertemu langsung dengan Kepala DLHK.

Para perwakilan lembaga adat mengaku telah mengisi buku tamu dan diminta menunggu oleh petugas, dengan alasan Kepala DLHK akan segera menemui mereka. Namun penantian tersebut berlangsung cukup lama, lebih dari satu jam, sejak pukul 09.21 Wita hingga sekitar pukul 10.30 Wita.

Setelah menunggu tanpa kepastian, mereka justru mendapat informasi bahwa Kepala DLHK telah meninggalkan kantor untuk menghadiri agenda peresmian jembatan di Kecamatan Biduk-biduk.

Hal ini memicu kekecewaan dari pihak lembaga adat. Salah seorang perwakilan Lembaga Adat Pasukan Merah, Wahyu, menyayangkan sikap yang dinilai tidak menghargai tamu.

“Kami sudah menunggu lebih dari satu jam. Kalau memang ada agenda lain, seharusnya disampaikan sejak awal. Kami datang sebagai lembaga adat dan ada juga pers di sini. Kami ingin diperlakukan dengan baik,” ujarnya dengan nada kecewa.

Wahyu menegaskan, kedatangan mereka bertujuan untuk meminta kejelasan terkait dugaan aktivitas pertambangan di kawasan Hutan Kota Berau yang dinilai bertentangan dengan fungsi kawasan sebagai ruang hijau dan kawasan lindung.

Mendapat informasi dari staf DLHK bahwa Kepala DLHK menghadiri peresmian jembatan di Biduk-biduk, wartawan OKEGAS.ID kemudian mendatangi Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Berau untuk memastikan kebenaran agenda tersebut.

Namun setibanya di Kantor Bupati Berau, wartawan justru mendapati Bupati Berau masih melaksanakan rapat di kantornya. Asisten I dan Asisten II pun diketahui masih berada di tempat dan belum ada agenda peresmian jembatan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya.

“Katanya Kepala DLHK pergi untuk peresmian jembatan di Biduk. Tapi sesampainya di Kantor Bupati, ternyata masih ada rapat dan belum ada agenda peresmian. Ini ada apa sebenarnya,” ujar salah seorang pihak yang ikut mempertanyakan hal tersebut dengan nada kesal.

Hingga berita ini diturunkan, pihak DLHK Kabupaten Berau belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan aktivitas pertambangan di kawasan Hutan Kota Berau maupun alasan ketidakhadiran Kepala DLHK saat hendak dikonfirmasi. (*/pan)