GMNI Berau Gelar Aksi Mimbar Bebas Tolak Kebijakan Efisiensi Anggaran hingga Soroti Korupsi Pertamina
OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Berau menggelar aksi mimbar bebas di Simpang 4 Kilometer 5, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada Jumat (28/2/2025). Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap merugikan sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan.
Ketua GMNI Berau, Joshua Albertasi, dalam orasinya menegaskan bahwa kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran justru berdampak negatif terhadap kesejahteraan guru honorer dan tenaga kesehatan. Menurutnya, pemotongan anggaran berpotensi menghambat kemajuan pendidikan dan layanan kesehatan di Kabupaten Berau.
“Kami di sini menyuarakan dan menolak dengan keras kebijakan efisiensi anggaran yang tidak tepat sasaran. Bukan hanya sektor pendidikan yang terdampak, tetapi juga pembangunan. Anggaran dialihkan untuk program makanan bergizi, namun hingga saat ini, makanan bergizi yang dijanjikan tidak dapat kami temukan, sementara pajak terus dipotong. Mana buktinya jika ini benar-benar untuk Berau?” tegas Joshua.
Selain itu, mahasiswa GMNI juga menyoroti ketimpangan dalam alokasi anggaran yang dinilai tidak merata. Mereka menganggap pemotongan anggaran pendidikan dan kesehatan bertentangan dengan amanat UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa.
Masalah penghapusan massal guru honorer akibat efisiensi anggaran juga menjadi sorotan. GMNI Berau menganggap keputusan tersebut akan berdampak besar pada kualitas pendidikan di daerah tersebut.
“Banyak guru honorer yang terdampak PHK besar-besaran, yang menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan. Bagaimana bisa kita berbicara tentang masa depan bangsa jika tenaga pendidik justru diberhentikan?” ujar salah satu orator.
Tak hanya itu, GMNI Berau juga mengkritik wacana perguruan tinggi yang diberikan izin untuk mengelola tambang. Mereka menilai kebijakan ini mencederai dunia pendidikan yang seharusnya menjadi pusat ilmu pengetahuan, bukan bagian dari eksploitasi sumber daya alam.
“Kami menolak perguruan tinggi mengelola tambang karena hal ini bertentangan dengan esensi pendidikan. Undang-undang terkait Minerba harus dikaji ulang agar tidak merusak integritas akademik dan lingkungan,” tambah Joshua.
Selain isu lokal, GMNI Berau juga mengangkat isu nasional, termasuk dugaan pengoplosan BBM jenis Pertamax yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun sejak 2018. Mereka mendesak pemerintah untuk menindak tegas pelaku kejahatan tersebut.
“Negara mengalami kerugian ratusan triliun akibat pengoplosan BBM, namun hingga kini belum ada hukuman yang setimpal bagi pelakunya. Ini bentuk ketidakadilan yang harus dihentikan,” seru salah satu mahasiswa dalam orasinya.
Aksi mimbar bebas ini berlangsung damai dan mendapat perhatian dari masyarakat sekitar. GMNI Berau berharap pemerintah daerah maupun pusat segera merespons tuntutan mereka dengan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat. (Divana)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.