LKPJ 2025 Berau: Capaian Meningkat, Pertumbuhan Ekonomi Tersendat
OKEGAS.ID, Tanjung Redeb — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun Anggaran 2025, Selasa (31/03).
Agenda tersebut menjadi bagian dari mekanisme evaluasi atas kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Bupati Berau, Gamalis, jajaran anggota dewan, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam keterangannya Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto menyampaikan bahwa bahwa LKPJ merupakan dokumen yang harus dipenuhi oleh kepala
daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua. “Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi,” ujarnya kepada para tamu undangan.
Lebih lanjut, Dalam penyampaian LKPJ tahun anggaran 2025 dibacakan oleh Wakil Bupati, Gamalis memaparkan sejumlah arah pembangunan Kabupaten Berau sepanjang 2025 difokuskan pada penguatan ekonomi kerakyatan serta peningkatan daya saing investasi. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan daerah yang menitikberatkan pada kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Dari sisi fiskal, pemerintah daerah mencatat realisasi pendapatan mencapai Rp5,07 triliun atau 94,57 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar Rp5,47 triliun atau 90,66 persen dari pagu anggaran.
Selain itu, sejumlah indikator makro pembangunan menunjukkan tren positif. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 5,08 persen pada 2024 menjadi 4,44 persen pada 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan, dari 77,17 menjadi 77,72.
Namun, capaian tersebut tidak sepenuhnya berjalan seiring dengan kinerja ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Berau pada 2025 tercatat melambat menjadi 2,48 persen, turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7,28 persen. Perlambatan ini disebut dipengaruhi oleh kontraksi pada sektor pertambangan yang masih menjadi penopang utama perekonomian daerah.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menyoroti kemajuan dalam bidang digitalisasi layanan publik. Hingga akhir 2025, sebanyak 1.000 titik WiFi gratis telah terpasang di berbagai kampung sebagai bagian dari penguatan sistem pelayanan berbasis elektronik.
Sepanjang tahun yang sama, Pemerintah Kabupaten Berau juga meraih sejumlah penghargaan, antara lain opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, capaian dalam reformasi birokrasi, serta apresiasi di sektor pariwisata, UMKM, dan pelayanan publik.
Menutup penyampaiannya, Gamalis menyerahkan sepenuhnya proses pembahasan dan evaluasi LKPJ kepada DPRD Berau. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Evaluasi dari DPRD menjadi bagian penting untuk perbaikan kinerja ke depan,” tutupnya. (ADV/Pan).
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.