Modal Rp300 Juta Disiapkan untuk BUMK Baru, DPRD Berau: Jangan Cuma Ramai di Hari Launching

IKLAN VIDEO LIST

OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Rencana pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) baru di Kabupaten Berau dengan suntikan modal awal sekitar Rp300 Juta Rupiah mendapat sorotan tajam dari DPRD Berau. Bukan soal besaran anggarannya melainkan soal apa yang akan terjadi setelah seremonial peluncuran usai dan sorotan kamera berpaling.

Anggota Komisi I DPRD Berau, Suharno mengungkapkan kekhawatiran itu secara blak-blakan dalam rapat dengar pendapat terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) BUMK. Ia berkaca pada deretan koperasi dan BUMK sebelumnya yang tumbang bukan karena kekurangan modal, melainkan karena pengelolaan yang buruk dan lemahnya disiplin pengurus.

“Jangan sampai program ini hanya sekadar launching, dikatakan sukses, lalu setelah itu selesai tanpa ada keberlanjutan. Kita harus berkaca pada pengalaman lalu, banyak koperasi pribadi maupun BUMK yang hancur dan tidak jelas arahnya karena masalah kedisiplinan,” ujar Suharno beberapa waktu silam.

Bagi Suharno, kunci keberhasilan BUMK ini bukan terletak pada seberapa besar modal yang dikucurkan, tetapi pada siapa yang dipercaya untuk mengelolanya. Ia mendesak agar proses rekrutmen pengurus benar-benar selektif dan berbasis kompetensi bukan berdasarkan kedekatan personal atau hubungan kekerabatan yang selama ini kerap menjadi penyakit lama dalam pengelolaan usaha kampung.

“Fokus masalah kita dari dulu sampai sekarang sering kali sama, yaitu orang-orang yang berebut posisi di situ-situ saja. BUMK ini dibentuk dengan prinsip memberikan manfaat, jangan sampai malah dijadikan wadah untuk menampung kerabat atau orang dekat yang tidak kompeten,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Rp300 Juta bukanlah angka yang bisa dianggap sepele bagi keuangan daerah. Jika modal itu diserahkan kepada pengurus yang bermasalah, kerugiannya bukan hanya soal uang tetapi juga soal kepercayaan masyarakat yang sudah telanjur dipertaruhkan.

Tantangan lain yang menanti, lanjut Suharno, adalah persaingan dengan program-program berskala nasional yang memiliki dukungan anggaran jauh lebih besar dari APBD maupun APBN. BUMK baru ini harus siap bertarung di medan yang tidak mudah.

Namun, di balik seluruh catatan kritisnya, Suharno tidak kehilangan optimisme. Potensi kampung-kampung di Berau, menurutnya, masih sangat besar tinggal bagaimana ia dikelola oleh orang yang tepat dan didukung regulasi yang kuat.

“Ini adalah perjuangan besar. Anggaran desa kita harus bersaing dengan program-program nasional. Namun, saya tetap optimistis jika dikelola oleh pengurus yang punya komitmen, BUMK ini bisa berjalan baik dan mengawal kemajuan bagi masyarakat kampung,” pungkasnya.

Raperda mengenai BUMK ini diharapkan segera rampung dengan regulasi yang ketat demi mencegah kebocoran anggaran dan memastikan modal yang dikucurkan benar-benar berputar secara produktif untuk kesejahteraan warga Berau. (ADV).