IKLAN VIDEO LIST

– kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/ atau barang roda 6 atau lebih paling banyak 200 liter/hari/kendaraan

– kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter/hari/kendaraan.

Kemudian, keputusan kedua yakni Badan Usaha Penugasan wajib melakukan pengendalian penyaluran JBKP Pertalite RON 90 dengan ketentuan yakni sebagai berikut:

Baca Juga:
Kapolres Berau Resmikan Revitalisasi Jembatan Merah Putih di Gunung Tabur
Pelabuhan Berau Sudah Kondusif, APBMI Tuntut PT Mitra Samudera Kreasi Patuhi Komitmen Terhadap Kearifan Lokal
KM Dahlia F3 Tenggelam di Perairan Muara Kaman, Puluhan Penumpang Masih Didata

 

– kendaraan bermotor perseorangan/umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 50 liter/hari/kendaraan

– kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter/hari/kendaraan.

Baca Juga:
Siapkan Gerakan “Gentengnisasi”, Indonesia Ditargetkan dua sampai Tiga Tahun Bebas Karat
Anggaran Turun Drastis, Pengelola Wisata Berau Tak Bisa Lagi Bergantung APBD
GREI Sambaliung Belum Dibuka, Jumlah Kapal Besar Dinilai Belum Efektif

Selanjutnya, BPH Migas mewajibkan Badan Usaha Penugasan mencatat nomor polisi pada kendaraan bermotor setiap kali melakukan penyaluran JBT Solar dan JBKP Pertalite.

Selain itu, Badan Usaha Penugasan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengendalian penyaluran JBT Solar dan JBKP Pertalite setiap 3 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Dalam hal terdapat penyaluran melebihi jumlah yang telah ditentukan, kelebihan tersebut tidak dibayarkan subsidi dan/atau kompensasinya, atau diperhitungkan sebagai Jenis Bahan Bakar Minyak Umum (JBU).

Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Orang atau Barang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026,” kata beleid tersebut. (***)