IKLAN VIDEO LIST

OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Di balik pesatnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Berau, nasib para pekerja sektor informal seperti tukang dan buruh bangunan masih memprihatinkan. Mereka bekerja dalam kondisi penuh risiko, tanpa jaminan keselamatan kerja, kepastian penghasilan, maupun perlindungan sosial yang layak.

Hal ini menjadi sorotan Pemerintah Kabupaten Berau, yang menilai perlindungan sosial bagi pekerja informal sebagai hal yang mendesak. Kelompok ini dinilai sebagai ujung tombak pembangunan, namun justru paling rentan terhadap kecelakaan kerja dan ketidakpastian ekonomi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Berau, Muhammad Said, mengungkapkan bahwa sebagian besar pekerja informal di sektor konstruksi tidak memiliki kontrak kerja dan tidak terdaftar dalam program jaminan ketenagakerjaan seperti BPJS.

Baca Juga:
Belajar Lesehan Usai Kebakaran, SMPN 1 Segah Butuh Bantuan Fasilitas
Kemenag Berau Pastikan Kuota Haji 2026 Tetap, Lansia dan Risti Dapat Perhatian Khusus
Tanpa Narkoba dan HP, Razia di Rutan Tanjung Redeb Temukan Benda Logam Berbahaya

“Mereka dibayar sesuai kehadiran. Kalau sakit, tidak digaji,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan keprihatinan atas sejumlah kasus penipuan terhadap pekerja yang tidak dibayar setelah proyek selesai. Bahkan, banyak pekerja proyek yang berasal dari luar daerah, karena minimnya minat tenaga kerja lokal untuk bekerja di lapangan.

Tak hanya proyek pemerintah, Said juga mengimbau masyarakat agar memperhatikan hak-hak pekerja informal yang dipekerjakan secara pribadi, seperti tukang renovasi rumah atau pekerja kebun.

Baca Juga:
Bupati Berau Soroti Layanan BPJS, Anggaran Rp 37 Miliar Dinilai Belum Maksimal
Sri Juniarsih Ultimatum Dokter Spesialis RSUD dr Abdul Rivai, Fokus di Berau atau Diganti
Tata Kelola Kesehatan Disorot, HMI Berau Minta Perbaikan Layanan hingga Transparansi Anggaran

“Kalau kita memperkerjakan tukang, meskipun hanya dua bulan, sebaiknya mereka didaftarkan ke BPJS. Iurannya kecil, tapi manfaatnya besar. Kalau sampai terjadi kecelakaan, keluarganya bisa mendapat santunan,” jelasnya.

Ia menambahkan, sebagian besar pekerja informal tidak memiliki dana pensiun ataupun tabungan, sehingga sangat rentan secara ekonomi saat tidak bisa bekerja.

“Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kemanusiaan. Setiap orang yang bekerja berhak atas perlindungan,” pungkas Said.

Pemerintah daerah berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan sosial bagi pekerja informal dapat meningkat, seiring upaya Pemkab dalam mendorong inklusi jaminan sosial yang lebih luas di Berau. (*/div)