Pemkab Berau Mulai Terapkan Digitalisasi PBJT, Target PAD Naik hingga Rp 15 Miliar Per Tahun

IKLAN VIDEO LIST

OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau kini mulai melakukan menerapkan sistem digital dalam pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi pelaporan pajak sekaligus menambah pendapatan asli daerah (PAD) hingga Rp 15 miliar per tahun.

Digitalisasi dilakukan melalui pemasangan “Transaction Monitoring Device (TMD)” pada sejumlah pelaku usaha, terutama yang bergerak di sektor hotel, restoran, dan hiburan. Perangkat ini berfungsi mencatat transaksi secara otomatis dan mengirimkannya ke server pemerintah daerah secara real time. Dengan sistem tersebut, kebocoran pelaporan pajak diharapkan dapat ditekan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, Djupiansyah Ganie menjelaskan, penerapan TMD menjadi bagian dari pembenahan sistem pemungutan pajak yang selama ini masih mengandalkan laporan manual.

“Dengan digitalisasi, data transaksi dapat terekam dengan lebih akurat. Ini penting untuk memastikan potensi pajak daerah dapat tergali secara optimal,” ujarnya, Selasa (2/12/2025).

Menurut Bapenda, sejumlah pelaku usaha telah bersiap mengikuti regulasi baru tersebut. Pemerintah daerah juga memberikan pendampingan dan sosialisasi agar proses transisi dari sistem manual menuju sistem digital dapat berjalan tanpa kendala. Tahapan pemasangan perangkat akan dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada pelaku usaha yang memiliki volume transaksi tinggi.

Pemkab Berau menargetkan peningkatan PAD dari sektor PBJT sebesar Rp 15 hingga Rp 20 miliar per tahun setelah seluruh perangkat terpasang dan sistem berjalan optimal. Tambahan pendapatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah, khususnya untuk pembiayaan layanan dan pembangunan publik.

Digitalisasi pajak menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pemungutan, memperluas basis penerimaan, serta mendorong tata kelola keuangan yang lebih transparan. Pemkab berharap, dengan penerapan sistem baru ini, hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha dapat terbangun lebih akuntabel dan saling mendukung. (ADV*/pan)