OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Ketersediaan air bersih di Pulau Maratua masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas mendorong pemanfaatan infrastruktur yang sudah tersedia, termasuk embung dan instalasi pengolahan air bersih.

Urgensi penanganan persoalan ini terlihat dari kondisi warga Kampung Teluk Alulu yang dilaporkan kesulitan memperoleh air tawar. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga bahkan harus merogoh kocek sekitar Rp140 ribu hingga Rp180 ribu untuk membeli satu tangki air.

Situasi tersebut menegaskan pentingnya penyediaan akses air bersih yang lebih terjangkau dan berkelanjutan, terlebih Maratua merupakan salah satu destinasi pariwisata unggulan di Kabupaten Berau.

Komitmen penanganan krisis air itu sebelumnya disampaikan Sri Juniarsih saat meninjau pembangunan embung dan tempat pembuangan sampah (TPS) di Maratua pada 5 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, penyediaan air bersih menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah memanfaatkan kembali mesin pengolahan air bersih lama yang masih layak digunakan, kemudian memindahkannya ke lokasi embung. Skema tersebut diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga Rp10 miliar dibandingkan dengan membangun sistem baru secara menyeluruh.

“Kita bisa hemat Rp10 miliar dengan memindahkan mesin pengolahan air bersih yang lama ke tempat yang baru. Lahannya sudah ada. Tahun ini difokuskan untuk persiapan, dalam dua bulan ke depan akan diproses,” kata Sri.

Menurutnya, pemanfaatan aset yang masih berfungsi menjadi salah satu alternatif untuk mempercepat penyediaan infrastruktur air bersih sekaligus menekan kebutuhan anggaran pembangunan.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan di Maratua tidak cukup hanya berorientasi pada sektor pariwisata. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk air bersih dan pengelolaan lingkungan, perlu berjalan beriringan.

“Maratua merupakan wajah pariwisata Berau. Karena itu, kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih dan pengelolaan lingkungan harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah akan terus hadir memastikan pembangunan berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau pada Juli 2026, pemindahan instalasi pengolahan air direncanakan berlangsung pada 2027. Pelaksanaannya akan sejalan dengan upaya meningkatkan kapasitas embung di Kampung Payung-Payung.

Rencana tersebut diharapkan dapat memperkuat ketersediaan air bersih di wilayah kepulauan. Namun, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada keberadaan embung dan instalasi pengolahan, tetapi juga pada kecukupan sumber air baku serta kemampuan jaringan distribusi menjangkau permukiman warga.

Bagi masyarakat Maratua, realisasi rencana tersebut menjadi hal yang dinantikan. Pasalnya, akses air bersih berkaitan langsung dengan kebutuhan rumah tangga, pengeluaran warga, hingga keberlangsungan aktivitas ekonomi dan pariwisata setempat.

Dengan demikian, percepatan penanganan krisis air bersih menjadi penting agar pembangunan infrastruktur yang direncanakan benar-benar berujung pada ketersediaan air yang lebih mudah diakses dan terjangkau bagi masyarakat. (*/nto/ADV)