
Pemkab Berau Tes Urine Lurah hingga Aparat Kampung, Wabup Tegaskan Tak Ada Toleransi Narkoba
OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika hingga tingkat pemerintahan kampung. Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Pemkab Berau menggelar pemeriksaan tes urine bagi lurah, kepala kampung, hingga seluruh jajaran staf di wilayah Kabupaten Berau sepanjang 2026.
Kegiatan yang mengusung tema “Bersama Wujudkan Kampung Bersih dari Narkoba (BERSINAR), untuk Berau yang Aman, Sehat, dan Berdaya Saing” tersebut menjadi langkah preventif untuk memastikan lingkungan birokrasi, khususnya di tingkat kampung, terbebas dari penyalahgunaan narkotika.
Wakil Bupati Berau sekaligus Ketua Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Berau, Gamalis, menegaskan bahwa tes urine tersebut bukan untuk mencari kesalahan aparatur, melainkan sebagai bentuk deteksi dini dan upaya mitigasi terhadap potensi penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemerintahan.
Ia pun meminta seluruh aparatur tidak menyikapi pemeriksaan tersebut dengan rasa khawatir maupun prasangka negatif.
“Jangan jadikan pemeriksaan ini sebagai momok. Langkah ini murni bagian dari skrining awal dan mitigasi risiko penyalahgunaan narkotika di tubuh birokrasi, bukan forum untuk menyudutkan atau mencari-cari celah kesalahan pegawai,” tegas Gamalis dalam arahannya.
Menurutnya, aparatur pemerintahan di tingkat kelurahan dan kampung memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan sehari-hari. Karena itu, integritas, kedisiplinan, serta keteladanan harus menjadi bagian penting dari tanggung jawab mereka.
Gamalis menilai, upaya mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba harus dimulai dari lingkungan internal pemerintahan. Aparatur dituntut mampu menjadi contoh dalam menjaga kesehatan fisik, mental, serta perilaku di tengah masyarakat.
“Aparat tingkat kampung adalah etalase pelayanan Pemkab. Jika ingin mengedukasi publik untuk menjauhi bahaya narkoba, internal birokrasi kita dulu yang harus berdiri memberikan teladan fisik dan mental yang sehat,” imbuhnya.
Ia juga menekankan bahwa pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, hingga keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Pasalnya, dampak penyalahgunaan narkotika tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga mengancam ketahanan keluarga, masa depan generasi muda, serta kualitas pelayanan publik.
“Dampak destruktif zat adiktif ini langsung menyasar ketahanan keluarga, masa depan generasi, hingga merusak mutu layanan publik. Saya mengajak setiap aparatur membentengi diri sendiri dulu, lalu keluarga, dan lingkungan kerja,” tuturnya.
Terkait pelaksanaan pemeriksaan, Pemkab Berau memastikan proses tes urine dilakukan secara objektif dan tertib dengan tetap menghormati privasi serta hak-hak dasar peserta. Penanganan terhadap hasil pemeriksaan juga akan dilakukan secara profesional dan terukur sesuai standar operasional yang berlaku.
Gamalis berharap gerakan BERSINAR tidak hanya menjadi kegiatan pemeriksaan sesaat, tetapi mampu membangun lingkungan kerja yang sehat, saling mengingatkan, dan memberikan dukungan dalam mencegah penyalahgunaan narkotika hingga tingkat kampung.
Ia menegaskan, tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan pemerintahan, baik ASN, PPPK, maupun staf kampung.
“Tekanan tugas maupun dinamika pergaulan jangan sampai dijadikan alasan melarikan diri ke narkoba. Mari jaga diri dan lembaga kita. Pemkab Berau tidak memberikan toleransi sedikit pun bagi penikmat maupun pengedar narkoba di jajaran ASN, PPPK, hingga staf kampung,” pungkasnya.
Melalui gerakan ini, Pemkab Berau berharap tercipta lingkungan pemerintahan yang bersih dari narkoba, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas. (*/adv/nto)

Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.