OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Rakor Forkopimda) se-Kaltim dalam rangka kesiapan Daerah mendukung Sukses Pemilu 2024. Rakor dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Selasa (6/2/2024) di Ballroom Hitel Novotel, Balikpapan.

TS Poll - Loading poll ...
Coming Soon
Masyarakat Memilih, Siapa yang Layak Memimpin Berau 2025-2030?
{{row.Answer_Title}}
  • {{row.tsp_result_percent}} % {{row.Answer_Votes}} {{row.Answer_Votes}} ( {{row.tsp_result_percent}} % ) {{ tsp_result_no }}
VS VS

Rakor tersebut dihadiri unsur Forkopimda tingkat Kaltim, pejabat lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Bupati dan Wali Kota se Kaltim.

Dari Kabupaten Berau, hadir Bupati Berau Sri Juniarsih Mas di dampingin unsur Forkopimda Berau. Turut hadir Kepala Badan Kesbangpol Berau Salim dan para Camat se Kabupaten Berau.

Rakor ini menghadirkan pemateri dari Kapolda Kaltim, Kasdam VI Mulawarman, Ketua DPRD Kaltim, Kejaksaan Tinggi Kaltim, Bawaslu dan KPU Kaltim.

TS Poll - Loading poll ...
Coming Soon
Masyarakat Memilih, Siapa yang Layak Memimpin Berau 2025-2030?
{{row.Answer_Title}}
  • {{row.tsp_result_percent}} % {{row.Answer_Votes}} {{row.Answer_Votes}} ( {{row.tsp_result_percent}} % ) {{ tsp_result_no }}
VS VS

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, dalam pelaksanaan Pemilu 2024 ini yang kurang 8 hari lagi, tentunya harus bersama-sama meningkatkan komunikasi, koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah.

Kerjasama yang solid, kata dia, tentunya menjadi sebuah kunci dalam penyelanggaraan Pemilu 2024 agar nantinya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul.

“Suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 bukan hanya tanggung jawab penyelenggara Pemilu. Tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah,” ujar Akmal Malik.

Menurutnya, Rakor ini sangat penting agar bisa mengetahui berbagai informasi terkait dengan kondisi politik terkini di wilayah masing-masing. Sebab ajang Pemilu tentunya tidak sedikit permasalahan yang akan timbul.

Disampaikan Akmal, berdasarkan data Bawaslu Pusat, indeks kerawanan di Provinsi Kaltim masuk dalam daftar ke 5 skala Nasional dengan angka 73 persen. Dengan penetapan ini, diharapkan pemerintah bersama Forkopimda tetap waspada terkait pencegahan dini. Sehingga bisa menjadi penyelenggara yang baik dan hak-hak warga di Provinsi Kaltim bisa tersalurkan dengan baik.

“Dengan indeks kerawanan tersebut tentunya membuat kita tetap selalu waspada agar dalam pelaksanaan Pemilu 2024 ini bisa berjalan damai dan berdaulat,” jelasnya.

“Apalagi Provinsi Kaltim dengan penduduk yang Hitrogen serta terpilihnya Kaltim sebagai IKN tentunya hal ini bisa menjadi kerawanan pada saat Pemilu 2024 nanti,” imbuhnya. (*/ant)