
Pengawasan MBG di Berau Diperketat, Bupati Minta Kebersihan dan Kualitas Menu Diperhatikan
OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disiapkan untuk menjalani inspeksi guna memastikan standar operasional, keamanan pangan, serta kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat benar-benar terpenuhi.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat evaluasi sekaligus pembahasan revisi Surat Keputusan Bupati Berau Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Sangalaki, Sekretariat Daerah Kabupaten Berau, Rabu (4/11/2026).
Ketua Satgas Pelaksanaan Program MBG Kabupaten Berau, M. Said, mengatakan pembentukan tim khusus sejak 2025 merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) sekaligus memastikan program berjalan sesuai ketentuan.
Menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri, Satgas MBG kini mempersiapkan verifikasi ulang terhadap 14 SPPG. Pemeriksaan tersebut bertujuan mencocokkan kondisi faktual di lapangan dengan persyaratan administrasi dan standar teknis yang telah ditetapkan.
Said mengungkapkan, berdasarkan pemantauan sementara, masih ditemukan SPPG yang telah menjalankan pelayanan meskipun kelengkapan persyaratannya perlu ditelusuri lebih lanjut. Sementara bangunan SPPG di wilayah Limunjan dan kawasan Perumahan Korpri hingga kini belum difungsikan.
Ia juga menjelaskan, sebagian fasilitas SPPG yang sudah beroperasi dibangun melalui pembiayaan mandiri oleh pihak penyedia atau vendor program.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa pelaksanaan MBG harus tetap berorientasi pada tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi muda.
Menurutnya, program nasional tersebut merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan anak-anak. Karena itu, kualitas makanan yang disajikan tidak boleh dikorbankan hanya demi mengejar pelaksanaan program.
Sri Juniarsih menyebutkan, saat ini terdapat 17 SPPG yang telah terdata di Kabupaten Berau. Dari jumlah tersebut, ada yang belum menjalankan operasional.
Ia meminta seluruh pengelola memperhatikan secara serius kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Mulai dari kelayakan bahan baku, kebersihan wadah dan perlengkapan makan, hingga penyusunan menu yang memenuhi kebutuhan gizi serta memiliki variasi.
Evaluasi ini juga diperlukan menyusul masih adanya sajian makanan yang dinilai belum sesuai dengan harapan. Persoalan tersebut harus segera dibenahi agar tidak terus berulang dalam pelaksanaan program.
Bupati bahkan mengingatkan agar penyelenggaraan MBG tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan penyedia layanan. Kepentingan utama tetap pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak melalui makanan yang layak, aman, higienis, dan berkualitas.
Untuk memastikan hal tersebut, Sri Juniarsih meminta OPD terkait, khususnya Dinas Pangan, meningkatkan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyediaan makanan. Pihak sekolah juga diminta terlibat aktif memantau kualitas makanan yang diterima para peserta didik.
Sementara itu, Wakil Bupati Berau, H. Gamalis, menyampaikan bahwa pemerintah daerah tengah menyiapkan mekanisme inspeksi lapangan terhadap 14 SPPG. Pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui sejauh mana masing-masing pengelola telah menerapkan standar pelayanan dan keamanan pangan.
Menurut Gamalis, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan terhadap makanan yang sudah siap dibagikan. Tim inspeksi juga akan menelusuri seluruh proses produksi, mulai dari pengadaan bahan pangan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.
Setiap tahapan tersebut harus memenuhi ketentuan yang berlaku agar kualitas dan keamanan bahan pangan tetap terjaga sebelum dikonsumsi anak-anak.
Melalui pembaruan susunan Satgas dan rencana inspeksi tersebut, Pemkab Berau berharap pengawasan program MBG semakin terarah dan menyeluruh. Pemerintah daerah ingin memastikan program yang menjadi salah satu prioritas nasional itu tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan gizi dan kualitas generasi muda di Bumi Batiwakkal. (*/adv/nto)

Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.