IKLAN VIDEO LIST

OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Pengelolaan tambang di Indonesia mengalami perubahan signifikan setelah disahkannya UU Minerba baru-baru ini di DPR RI. UU tersebut memberikan angin segar bagi daerah-daerah penghasil tambang, termasuk Berau.

Salah satu poin penting yang muncul adalah keterlibatan perusahaan daerah dalam pengelolaan tambang, selain Ormas, kampus, UMKM, dan koperasi yang sudah lebih dulu berperan.

Abdul Waris, Ketua Fraksi Demokrat-Perguruan, mengusulkan agar Pemerintah Daerah (Pemda) Berau melalui Perusda (Perusahaan Daerah) dapat terlibat dalam pengelolaan tambang. Menurut Abdul Waris, hal ini akan memberikan posisi tawar yang lebih kuat bagi Pemda, khususnya dalam hal pendapatan asli daerah (PAD). Selama ini, Pemda hanya memperoleh dana bagi hasil dan CSR, namun dengan keterlibatan Perusda, Pemda Berau berpotensi memperoleh dividen dari perusahaan daerah tersebut.

Baca Juga:
Pembangunan TIC Dukung Pengembangan UMKM dan Pariwisata Derawan
Penyebab Kebakaran di Gang Husada Masih Diselidiki, Kerugian Ditaksir Rp 4 Miliar
Lahan Konsesi PT Berau Coal Menciut

Dalam konteks pengelolaan tambang PT Berau Coal, yang memiliki luas sekitar 120 ribu hektar, perubahan status pengelolaan setelah pengesahan UU Minerba akan menghapus status Perusahaan Batu Bara (PKP2B) dan menggantinya dengan IUP Khusus. Ini memberikan kesempatan bagi Pemda Berau untuk lebih aktif terlibat, terlebih lagi jika Perusda turut serta dalam pengelolaan tersebut.

Sejarah divestasi saham seperti yang terjadi pada KPC (Kaltim Prima Coal), di mana Pemda Kutai Timur (Kutim) memperoleh 10% saham melalui divestasi, kini bisa diperluas dengan UU Minerba yang memberikan ruang bagi Perusda untuk mengelola tambang secara langsung.

Oleh karena itu, Abdul Waris mendorong Pemda Berau untuk melihat peluang besar ini dan mengambil langkah konkret.

Baca Juga:
Tertunda 10 Tahun, Mantan Karyawan PT Kertas Nusantara Tuntut Pesangon
Bupati Berau Tinjau Lokasi Kebakaran di Milono, Pastikan Korban Dapat Bantuan
Musibah Kebakaran Kembali Terjadi di Jalan Milono, Tanjung Redeb

“Jika Berau Coal tidak melibatkan Perusda dalam pengelolaannya, maka yang kita dapatkan hanya bagi hasil pajak (royalti) dan CSR, yang tidak berbeda jauh dengan kondisi beberapa tahun terakhir. Ini harus jadi perhatian serius, dan saya tegas mengatakan, jika seperti itu, lebih baik kita tolak,” tegas Abdul Waris.

Diketahui, PT Berau Coal resmi memperoleh Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai kelanjutan dari kontrak/perjanjian sebelumnya, dengan jangka waktu maksimal 10 tahun.

Dilansir dari website modi.esdm.go.id, PT Berau Coal kini memperoleh Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan nomor perizinan 1/1/IUPK/PMA/2025 dengan kode WIUP 1300003032014075. Adapun luas lahan 78.004 hektare(ha) berlaku mulai 31 Januari 2025 hingga 26 April 2035 dengan tahapan CNC I.T.

Pemda Berau kini dihadapkan pada kesempatan besar untuk meningkatkan PAD dengan melibatkan Perusda dalam pengelolaan tambang yang ada di daerah tersebut. Ini bisa menjadi langkah strategis untuk mendongkrak perekonomian lokal dan memperkuat posisi tawar daerah di tengah dinamika industri pertambangan yang terus berkembang. (*/Anto)