Sutami: Tapal Batas dan Nasib Petani Berau Tak Boleh Lagi Terabaikan

IKLAN VIDEO LIST

OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Dua persoalan mendasar yang selama ini menghantui masyarakat Kabupaten Berau kembali disuarakan dari gedung dewan. Anggota DPRD Berau, Sutami, mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan tapal batas wilayah sekaligus memperkuat perlindungan bagi petani dan pekebun lokal yang selama ini kerap berada di posisi paling rentan.

Dalam pandangan Sutami, dua isu tersebut bukan persoalan yang berdiri sendiri. Keduanya saling berkaitan dan sama-sama menyentuh keberlangsungan hidup masyarakat yang menggantungkan ekonominya pada sektor pertanian dan perkebunan.

Wilayah Berau yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bulungan di Provinsi Kalimantan Utara serta Kabupaten Kutai Timur, kata Sutami, membutuhkan perhatian serius agar tidak terjadi pergeseran batas yang merugikan masyarakat. Ia menegaskan, tim percepatan penyelesaian tapal batas harus benar-benar turun ke lapangan dan bekerja konkret bukan sekadar rapat internal, tetapi juga aktif membangun koordinasi dengan pemerintah daerah tetangga.

“Ini harus benar-benar diselesaikan agar ada kepastian dan jaminan bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat kita yang sudah lama berkebun justru tergeser,” ujarnya.

Kekhawatiran Sutami bukan tanpa dasar. Menurutnya, jika pemerintah lamban bertindak, dampaknya jauh lebih besar dari sekadar pergeseran garis batas di peta. Masyarakat yang selama bertahun-tahun menggarap lahan bisa kehilangan ruang hidup dan sumber penghidupan mereka secara perlahan.

“Kalau tidak diselesaikan, ini bisa menjadi konflik besar ke depan. Wilayah kita mengecil, masyarakat petani dan pekebun juga terancam terusir,” tegasnya.

Di luar persoalan tapal batas, Sutami juga menyoroti lemahnya kehadiran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga hasil pertanian. Ia meminta OPD terkait turun langsung ke lapangan untuk memastikan rantai distribusi berjalan sehat dan tidak merugikan petani. Selama ini, menurut Sutami, keuntungan terbesar justru lebih banyak mengalir ke tangan tengkulak, sementara petani yang bekerja keras di lapangan hanya mendapatkan hasil yang minim.

“Pemerintah harus hadir mulai dari petani, distribusi sampai ke pasar. Jangan sampai tengkulak yang menikmati keuntungan besar di atas penderitaan petani,” katanya.

Masuknya produk sayur dan hasil pertanian dari luar daerah, lanjutnya, semakin memperberat beban petani lokal. Karena itu, pemerintah dinilai perlu turun tangan membantu peningkatan kualitas produk pertanian lokal agar mampu bersaing secara sehat di pasar.

Sutami menegaskan, dukungan kepada petani tidak cukup berhenti pada bantuan bibit atau pupuk. Harus ada perbaikan infrastruktur jalan, jaminan distribusi pupuk yang tepat waktu dan tepat sasaran, serta kepastian status lahan yang selama ini masih menjadi sumber konflik berkepanjangan di lapangan.

Ia juga menyoroti minimnya pemahaman masyarakat mengenai status kawasan, seperti Hak Guna Usaha (HGU) maupun Hak Pengelolaan Lahan (HPL), yang kerap menjadi pemicu konflik lahan yang melibatkan perkebunan sawit.

“Masih banyak masyarakat bahkan kepala kampung yang tidak tahu mana kawasan HGU dan HPL. Ini menunjukkan sosialisasi masih sangat minim,” paparnya.

Karena itu, Sutami meminta pemerintah lebih proaktif memberikan pemahaman kepada masyarakat hingga ke tingkat RT, agar warga mengetahui dengan jelas batas wilayah dan status lahan yang boleh maupun tidak boleh digarap. Informasi tersebut, menurutnya, adalah tembok pertama pencegahan konflik sebelum masalah benar-benar meledak di lapangan.

“Kalau masyarakat tahu sejak awal melalui sosialisasi, potensi konflik bisa dicegah. Jangan sampai masyarakat baru tahu setelah terjadi masalah di lapangan,” tandasnya. (ADV).