Tensi Tinggi di DPRD Kaltim, Fraksi Golkar Tegaskan Hak Angket Sasar Gubernur dan Wagub
OKEGAS.ID, SAMARINDA – Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Timur yang membahas wacana penggunaan hak angket berlangsung dengan tensi tinggi, Senin (4/5/2026). Perdebatan antarfraksi mengemuka seiring meningkatnya tekanan publik yang mendesak realisasi hak angket terhadap pemerintah daerah.
Sekretaris Fraksi Golkar, Sarkowi V. Zahry, menegaskan bahwa penggunaan hak angket tidak hanya berdampak pada gubernur, tetapi juga wakil gubernur sebagai satu kesatuan kepemimpinan.
Menurutnya, secara konstitusional kepala daerah dan wakilnya merupakan satu paket yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu, jika hak angket digulirkan, konsekuensinya akan berimbas pada pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji secara bersamaan.
“Angket ini sasarannya bukan hanya gubernur. Karena gubernur dan wakil gubernur itu satu paket,” tegas Sarkowi dalam rapat.
Sarkowi juga menyinggung dinamika politik internal DPRD, khususnya terkait dukungan fraksi-fraksi terhadap wacana hak angket. Ia mengingatkan bahwa setiap keputusan politik tidak bisa dilepaskan dari peta koalisi partai pengusung kepala daerah.
Ia menilai, anggota dewan perlu memahami secara menyeluruh konsekuensi politik dari penggunaan hak angket, termasuk hubungan antarpartai yang selama ini menjadi basis dukungan pemerintah daerah.
Desak Gerindra Perjelas Sikap
Secara khusus, Sarkowi meminta Fraksi Gerindra untuk memberikan penjelasan lebih komprehensif mengenai urgensi pengajuan hak angket. Ia menekankan bahwa dukungan terhadap langkah tersebut harus didasarkan pada kajian mendalam, bukan sekadar respons terhadap tekanan massa.
“Saya minta Fraksi Gerindra bisa menguraikan secara jelas, supaya semua yang diputuskan di forum ini benar-benar jelas dan sesuai aturan,” ujarnya.
Rapat paripurna ini mencerminkan meningkatnya tensi politik di DPRD Kalimantan Timur. Perbedaan pandangan antarfraksi terlihat jelas, terutama terkait waktu dan mekanisme penggunaan hak angket.
Di satu sisi, tekanan publik terus menguat melalui aksi demonstrasi yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lain, sebagian anggota dewan mengingatkan pentingnya kehati-hatian agar langkah politik yang diambil tidak menimbulkan dampak luas yang tidak diperhitungkan.
Menutup pernyataannya, Sarkowi mengimbau seluruh anggota dewan untuk tetap mengedepankan objektivitas dan berpegang pada aturan perundang-undangan dalam mengambil keputusan.
“Jangan sampai kita memutuskan sesuatu secara emosional, tanpa objektivitas, dan tidak sesuai dengan regulasi,” pungkasnya. (itn)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.