IKLAN VIDEO LIST

OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) mengubah pola dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada tahun anggaran 2025 dan 2026, bantuan berupa dana tunai tidak lagi tersedia.

Kepala Diskoperindag Berau, Eva Yunita, mengatakan kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari pergeseran fokus yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, yakni dari bantuan konsumtif ke pendampingan teknis yang dinilai lebih berdampak jangka panjang.

Pendampingan yang diberikan meliputi pengurusan legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, hingga Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Seluruh layanan tersebut diberikan secara gratis kepada pelaku UMKM yang mengikuti program.

Baca Juga:
TPI Tanjung Batu Mulai Berkontribusi Signifikan terhadap PAD Berau
Usulan Koperasi Nelayan Merah Putih di Berau Tunggu Lampu Hijau KKP
Pemkab Berau Matangkan Lahan Sekolah Rakyat, Pembangunan Tunggu Keputusan Pusat

“Bantuan non-tunai justru dapat memberikan manfaat jangka panjang dibandingkan bantuan dana yang sifatnya sementara,” ujar Eva.

Ia menjelaskan, kelengkapan legalitas usaha menjadi fondasi penting bagi UMKM untuk berkembang dan memperluas akses pasar, termasuk peluang mengikuti berbagai program pendanaan di tingkat provinsi maupun nasional.

Penyesuaian kebijakan ini juga dilakukan di tengah tekanan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, yang mengharuskan pemerintah daerah menata ulang prioritas program. Meski demikian, Eva menegaskan bahwa pendampingan dan fasilitasi UMKM tetap menjadi prioritas Diskoperindag Berau.

Baca Juga:
Cegah Penyimpangan, DPMK Berau Perkuat Pembinaan Aparat Kampung
Kelapa Genjah Jadi Solusi Perkebunan Pesisir Berau
Pemkab Berau Dorong Revitalisasi Cagar Budaya sebagai Wisata Edukasi Sejarah

“Di tengah efisiensi, bantuan lainnya tetap ada. Kami terus berupaya mendampingi pelaku usaha agar bisa naik kelas, meskipun bentuk bantuannya bukan berupa uang tunai,” tambahnya.

Selain pendampingan, Diskoperindag Berau juga masih menyediakan bantuan alat produksi bagi UMKM yang dinilai memiliki potensi berkembang. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas usaha.

Perubahan pendekatan ini mencerminkan strategi pemerintah daerah yang lebih menitikberatkan pada pemberdayaan struktural dibandingkan bantuan langsung. Meski demikian, tidak sedikit pelaku UMKM yang masih berharap adanya bantuan tunai, terutama di tengah tantangan pasar dan tekanan ekonomi yang masih berlangsung. (*/pan)