
Belum Ada Titik Temu, Berau Perjuangkan Kepastian Tapal Batas di Kemendagri
OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Persoalan penetapan batas wilayah antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) belum menemukan titik temu. Perbedaan pandangan mengenai penarikan garis batas membuat pembahasan yang difasilitasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) berlanjut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam pertemuan yang digelar di Meeting Room Harum Resort, Balikpapan, beberapa waktu lalu, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas bersama Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto bertemu dengan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman. Rapat tersebut dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekretaris Provinsi Kaltim Sri Wahyuni.
Pertemuan itu merupakan tindak lanjut atas amanat Kemendagri agar kedua pemerintah kabupaten membahas dan mengupayakan kesepakatan terkait batas wilayah.
Dalam rapat tersebut, Pemprov Kaltim memaparkan kondisi eksisting di lapangan mengenai penarikan garis batas Berau-Kutim. Pemerintah provinsi juga menyampaikan garis batas berdasarkan versi yang menjadi acuan mereka.
Namun, paparan tersebut belum mampu menyatukan pandangan kedua daerah. Salah satu hal yang menjadi persoalan bagi Pemkab Berau adalah penggunaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltim sebagai acuan dalam penetapan batas administrasi kedua kabupaten.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas membenarkan belum adanya kesepakatan dalam pembahasan tersebut. Menurutnya, diskusi berlangsung cukup rumit hingga masing-masing pihak akhirnya mencatat perbedaan pandangan dalam dokumen resmi.
“Saya berjumpa Bupati Kutim dan gubernur, diskusinya rumit. Akhirnya Berau dan Kutim sepakat untuk tidak sepakat terkait tapal batas,” ungkapnya.
Sri berharap proses selanjutnya di tingkat pemerintah pusat dapat memberikan jalan keluar yang adil bagi kedua daerah. Ia menegaskan, langkah yang ditempuh Pemkab Berau merupakan bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat, sekaligus tetap mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.
“Kami berharap mendapatkan solusi terbaik. Mudah-mudahan upaya kami membela masyarakat ini mendapat jawaban atau keputusan terbaik dari Kemendagri,” harapnya.
Dengan diserahkannya berita acara hasil pembahasan kepada Kemendagri, penyelesaian persoalan batas wilayah kini menunggu tindak lanjut pemerintah pusat.
Pemkab Berau berharap keputusan yang nantinya diambil tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga kondisi faktual di lapangan, ketentuan hukum, serta kepentingan masyarakat di wilayah yang masih diperselisihkan.
Bagi Berau, kepastian garis batas bukan sekadar persoalan administrasi pemerintahan. Penetapan tersebut berkaitan langsung dengan kejelasan wilayah kewenangan pemerintah daerah.
Karena itu, penyelesaian melalui Kemendagri diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menghasilkan keputusan yang adil tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat di kedua kabupaten. (*/adv/nto)

Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.