Bupati Berau Terima Audiensi AMB, Bahas BBM, Tarif PDAM, dan Persoalan Agraria

OKEGAS.ID, TANJUNG REDEB — Bupati Berau Hj. Sri Juniarsih Mas menerima audiensi Aliansi Masyarakat Berau (AMB) di Ruang Rapat Sangalaki, Kantor Sekretariat Daerah Berau, Selasa (15/9). Dalam pertemuan tersebut, Sri menegaskan bahwa suara masyarakat menjadi pijakan penting dalam setiap kebijakan pemerintah daerah.

Audiensi itu turut dihadiri Wakil Bupati Berau H. Gamalis, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi secara langsung kepada pemerintah daerah. Sejumlah isu yang dibahas meliputi ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), tarif air bersih PDAM, hingga persoalan agraria.

“Kami ada di sini untuk mendengar. Setiap persoalan yang Bapak/Ibu sampaikan akan kami catat, kami pelajari, dan kami cari jalan penyelesaiannya, tentunya tetap berpegang pada aturan namun tidak mengesampingkan keadilan dan kepedulian,” tegas Sri Juniarsih saat membuka dialog.

Terkait ketersediaan BBM, Sri mengatakan Pemkab Berau terus memperkuat koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Pemerintah daerah juga mendorong penyesuaian kuota BBM berdasarkan data riil kendaraan darat maupun perairan yang beroperasi di Berau. Selain itu, pengawasan terhadap penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) akan diperketat agar masyarakat tidak terbebani oleh perbedaan harga yang memberatkan.

Sementara mengenai tarif air bersih PDAM, Sri menjelaskan bahwa tarif yang berlaku saat ini masih tergolong rendah dan belum mengalami penyesuaian selama lebih dari tiga tahun.

Menurut dia, penyesuaian tarif diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pelayanan. Namun, kebijakan tersebut akan diterapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

“Kami mulai dari kalangan usaha dan niaga terlebih dahulu. Untuk rumah tangga akan dibagi kategori. Bagi yang belum mampu, akan kami usahakan subsidi silang, tidak boleh membebani warga yang kurang beruntung,” ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, persoalan agraria juga menjadi perhatian. Sri mengajak masyarakat menyampaikan data dan fakta secara langsung agar pemerintah daerah dapat melakukan verifikasi, mempelajari persoalan, serta mencari titik temu yang dapat diterima para pihak.

Sri menegaskan, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat harus terus dijaga. Menurut dia, dialog tidak boleh berhenti pada satu pertemuan, tetapi perlu menjadi bagian dari upaya membangun kebijakan yang berpijak pada kebutuhan dan kepercayaan publik.

“Berau ini milik kita semua. Membangunnya pun harus berjalan bersama,” pungkasnya.

Melalui audiensi tersebut, Pemkab Berau menegaskan komitmennya untuk membuka ruang komunikasi dengan masyarakat serta menindaklanjuti berbagai aspirasi sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. (*/ADV)