OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mendesak percepatan perbaikan pembangkit listrik untuk mengatasi gangguan pasokan yang berulang di wilayah Kabupaten Berau. Selain meminta pembenahan pembangkit, pemerintah daerah juga mendorong pemberian kompensasi bagi pelanggan terdampak dengan besaran bervariasi hingga 20 persen.

Desakan tersebut disampaikan Sri Juniarsih dalam rapat koordinasi yang membahas tuntutan masyarakat terkait belum stabilnya pasokan listrik di Kabupaten Berau, Selasa (27/10/2026).

Dalam pertemuan itu, Pemkab Berau mengajukan tiga tuntutan kepada pihak terkait. Ketiganya meliputi pemberian kompensasi kepada pelanggan terdampak, percepatan perbaikan pembangkit listrik yang tidak bergantung pada jaringan interkoneksi, serta pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Sri Juniarsih menjelaskan, kompensasi bagi pelanggan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan diperhitungkan sebagai pengurangan atau penggantian pemakaian listrik pada periode berikutnya.

“Untuk kompensasi, nanti bukan berupa uang tunai, tetapi listrik yang akan dikonversi ke pemakaian berikutnya. Besarannya bervariasi, ada 10 persen, 15 persen, hingga 20 persen,” ujar Sri Juniarsih.

Meski demikian, mekanisme penentuan besaran kompensasi, kriteria pelanggan penerima, serta waktu penerapannya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait.

Selain kompensasi, Bupati juga meminta percepatan perbaikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang beroperasi di luar sistem interkoneksi.

Menurutnya, pembenahan pembangkit tersebut perlu menjadi prioritas jangka pendek agar masyarakat bisa segera memperoleh pasokan listrik yang lebih stabil tanpa harus menunggu penyelesaian pembangunan jaringan interkoneksi.

“Kami meminta dalam jangka pendek ini pembangkit yang bukan interkoneksi bisa diperbaiki terlebih dahulu, sambil kita menunggu interkoneksi selesai,” tegasnya.

Sri Juniarsih menilai, penanganan persoalan kelistrikan harus dilakukan melalui langkah konkret yang dapat segera dirasakan masyarakat. Sebab, pembangunan jaringan interkoneksi masih membutuhkan proses dan waktu.

Pengembangan jaringan interkoneksi kelistrikan di Kalimantan Timur ditargetkan rampung pada 2027. Karena itu, pemerintah daerah berharap persoalan listrik di Berau tidak sepenuhnya bergantung pada penyelesaian proyek tersebut.

Di sisi lain, Sri Juniarsih juga mendorong keterlibatan perusahaan melalui program CSR. Kontribusi tersebut diharapkan dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk penyediaan fasilitas di sejumlah titik ruang terbuka hijau (RTH).

“CSR juga kami minta bisa diarahkan ke titik-titik tertentu, misalnya di ruang terbuka hijau,” ungkapnya.

Gangguan pasokan listrik yang terjadi berulang kali di Berau telah menjadi perhatian masyarakat karena berdampak terhadap berbagai aktivitas, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga kegiatan usaha.

Pemkab Berau berharap tiga tuntutan yang disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut segera ditindaklanjuti. Percepatan perbaikan pembangkit dan kepastian mekanisme kompensasi dinilai menjadi langkah penting untuk menjawab keluhan masyarakat sembari menunggu pengembangan jaringan interkoneksi.

Hingga kini, realisasi perbaikan pembangkit maupun penerapan kompensasi bagi pelanggan terdampak masih menunggu tindak lanjut dan kepastian dari pihak terkait. (*/adv/nto)