OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mendorong pemerintah kampung agar lebih kreatif dan produktif dalam mengelola Anggaran Dana Kampung (ADK). Anggaran yang dialokasikan setiap tahun diharapkan tidak hanya terserap untuk kegiatan seremonial, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi dan mempercepat kemandirian kampung.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa ADK merupakan instrumen strategis pembangunan yang harus dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat. Karena itu, aparat kampung diminta mulai mengubah pola pikir dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.

Menurutnya, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor pariwisata lokal, hingga kelompok tani harus mendapat perhatian lebih besar karena memiliki dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi warga.

Sri menyayangkan apabila anggaran kampung dalam jumlah besar justru habis untuk kegiatan seremonial, seperti perayaan hari ulang tahun (HUT) kampung, yang manfaat jangka panjangnya dinilai terbatas.

“Kalau uang hanya habis untuk pesta dan hiburan, kapan kampung kita bisa mandiri? Lebih baik warga bisa berjualan produk kampung, wisata tumbuh, dan kelompok tani berkembang,” tegasnya.

Ia menekankan, pengelolaan ADK harus sejalan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah kampung diharapkan mampu menyusun program yang tidak sekadar menghabiskan anggaran, tetapi menghasilkan manfaat konkret dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, menjelaskan bahwa regulasi penggunaan ADK kini membatasi alokasi anggaran untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan maksimal Rp100 juta.

Kebijakan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan penggunaan anggaran agar porsi pembiayaan program ekonomi produktif dapat lebih dioptimalkan. Dengan demikian, pemerintah kampung memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan kegiatan yang mampu menghasilkan nilai ekonomi dalam jangka panjang.

Tenteram juga mendorong kampung agar tidak terpaku pada potensi wisata pantai semata. Menurutnya, setiap kampung memiliki karakteristik dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata.

“Tidak harus punya pantai untuk bisa menarik wisatawan. Kampung yang memiliki sungai atau danau dapat mengembangkannya menjadi destinasi wisata edukasi maupun rekreasi,” bebernya.

Selain mengoptimalkan ADK, DPMK Berau juga mendorong pemerintah kampung membuka peluang kemitraan dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Namun, kemitraan tersebut harus dibangun secara profesional dan transparan agar mampu mendukung program pembangunan kampung serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Tenteram menilai, perubahan pola pikir menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan kampung yang mandiri. Dana kampung harus dipandang sebagai amanah pembangunan yang membutuhkan kreativitas, inovasi, dan tanggung jawab dalam pengelolaannya.

“Yang diubah adalah mindset-nya. Dana kampung bukan hadiah, tetapi amanah yang harus dikelola dengan tanggung jawab dan inovasi,” pungkasnya.

Pemkab Berau berharap, melalui pengelolaan anggaran yang lebih produktif dan kolaborasi dengan berbagai pihak, kampung-kampung di Bumi Batiwakkal mampu mengembangkan potensi lokal, memperluas peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (*/adv/nto)