
Dana Pusat Belum Cair, Pemkab Berau Selektif Lanjutkan Proyek Pembangunan
OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Ketidakpastian pencairan dana dari pemerintah pusat mulai berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan dan sejumlah kegiatan di Kabupaten Berau. Untuk mengantisipasi risiko beban keuangan daerah, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas memilih menunda sementara proyek yang belum mulai dikerjakan.
Kebijakan tersebut diterapkan dengan membedakan proyek yang sudah berjalan dan kegiatan yang belum memasuki tahap pekerjaan. Proyek yang telah berkontrak dan mulai dikerjakan tetap dilanjutkan. Sementara paket yang sudah dilelang tetapi belum mulai bekerja untuk sementara ditahan.
“Untuk proyek daerah yang sudah terlanjur berjalan, lelang, dan sedang bekerja, akan tetap kita lanjutkan. Tapi kalau yang sudah lelang tapi belum mulai bekerja, kita pending dulu. Karena kami tidak mau berutang,” tegas Sri Juniarsih, belum lama ini.
Menurutnya, keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah daerah tidak ingin memaksakan pelaksanaan proyek apabila belum ada kepastian dukungan anggaran, karena berpotensi menimbulkan kewajiban pembayaran yang justru membebani keuangan daerah.
Di sisi lain, Pemkab Berau terus mengupayakan kepastian realisasi dana melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Sri berharap komunikasi dengan kementerian terkait segera membuahkan kejelasan sehingga pemerintah daerah dapat menentukan kelanjutan program secara terukur.
Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Berau, Jimmy Arwi Siregar, menjelaskan, saat ini belum ada paket pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2026 yang diproses melalui lelang atau tender. Hal itu karena belum ada pengajuan dari organisasi perangkat daerah (OPD).
“Pun di APBD murni 2026 tidak ada lagi proyek yang masih dilelang. Semua sudah selesai lelang,” jelasnya.
Jimmy menegaskan, paket pekerjaan yang telah berkontrak tetap dilanjutkan sesuai arahan Bupati Berau. Namun, untuk mengetahui perkembangan dan status pelaksanaan masing-masing kegiatan, dapat dikonfirmasi kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) di setiap perangkat daerah.
Ia menjelaskan, kewenangan UKPBJ berada pada tahapan pemilihan penyedia hingga penetapan pemenang. Sedangkan proses setelahnya, termasuk pelaksanaan kontrak, menjadi kewenangan PPK pada masing-masing OPD. (*/adv/nto)

Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.