OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengevaluasi kecukupan kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk wilayah Kabupaten Berau. Langkah ini dinilai penting menyusul masih sulitnya masyarakat mendapatkan BBM, baik bersubsidi maupun nonsubsidi.

Persoalan BBM di Berau dinilai tidak cukup diselesaikan hanya dengan memastikan kelancaran distribusi. Pemerintah daerah juga menyoroti alokasi kuota yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat, mengingat luas wilayah dan jarak antarkecamatan yang cukup jauh.

Hal tersebut disampaikan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, saat melakukan audiensi dengan BPH Migas di Auditorium Cendrawasih, Kantor Pusat BPH Migas, Jakarta, Senin (28/9/2026). Dalam pertemuan itu, Sri Juniarsih didampingi Ketua DPRD Berau Dedy Okto Noryanto dan diterima Anggota Komite BPH Migas, Elman Salman Arief.

Sri Juniarsih mengungkapkan, hingga kini masyarakat masih dihadapkan pada persoalan antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Bahkan, keterbatasan pasokan turut memicu kenaikan harga BBM di tingkat pengecer hingga melampaui kewajaran.

“Dengan kewenangan kami yang terbatas, kami terus berupaya agar kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi dan tersalurkan secara merata. Saat ini, harga BBM di tingkat pengecer sudah berada di angka yang tidak masuk akal, dan hal ini harus segera disikapi,” tegasnya.

Menurut Sri Juniarsih, pemerintah daerah membutuhkan dukungan pemerintah pusat, khususnya BPH Migas, untuk memastikan ketersediaan BBM sesuai kebutuhan masyarakat. Evaluasi harus mencakup kecukupan kuota sekaligus mekanisme penyaluran hingga ke wilayah kecamatan.

Apalagi, Kabupaten Berau memiliki cakupan wilayah yang luas dengan jarak antarkecamatan yang tidak berdekatan. Sementara itu, saat ini hanya terdapat 13 SPBU yang melayani kebutuhan BBM masyarakat di seluruh wilayah tersebut.

Pemkab Berau sendiri telah beberapa kali mengupayakan penambahan kuota BBM kepada pemerintah pusat. Pada 29 September 2025, pemerintah daerah mengusulkan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar sebesar 37.141 kiloliter (KL) dan Pertalite sebanyak 83.201 KL.

Usulan tersebut kembali disampaikan pada 25 November 2025 melalui surat kepada BPH Migas yang diketahui dan ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Namun, setelah penetapan kuota nasional pada Februari 2026, Berau memperoleh alokasi sebesar 44.800 KL. Sementara berdasarkan data kebutuhan yang disampaikan Pemkab Berau, kebutuhan di lapangan mencapai sekitar 25.895 KL untuk Bio Solar dan 47.312 KL untuk Pertalite.

Perbedaan antara alokasi dan kebutuhan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah kembali meminta evaluasi. Pemkab Berau berharap penetapan kuota ke depan benar-benar mempertimbangkan perkembangan kebutuhan masyarakat, pertumbuhan jumlah kendaraan, serta kondisi geografis daerah.

Melalui audiensi tersebut, Pemkab Berau berharap BPH Migas dapat memberikan perhatian terhadap persoalan BBM di daerah. Dengan kuota yang memadai dan distribusi yang lebih merata, masyarakat diharapkan tidak lagi kesulitan memperoleh BBM maupun terbebani harga tinggi di tingkat pengecer. (*/adv/nto)