Pemkab Berau Perkuat Sinergi Cegah Kekerasan Perempuan dan TPPO

OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Upaya tersebut dilakukan melalui Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor yang digelar di Ruang Rapat RPJMD Lantai I Bapperida Berau, Senin (31/8/2026).

Kegiatan dibuka Bupati Berau Sri Juniarsih Mas yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Berau Muhammad Said. Pertemuan turut dihadiri unsur Polres dan Kejaksaan Negeri Berau, DPPKBP3A, sejumlah perangkat daerah, camat, Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb, Ketua TP PKK Berau Sri Aslinda Gamalis serta perwakilan kecamatan se-Kabupaten Berau.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekda Muhammad Said, pemerintah daerah menegaskan perlindungan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan merupakan tanggung jawab bersama.

“Keberhasilan perlindungan sangat ditentukan oleh sejauh mana kita mampu membangun sistem yang bekerja secara terpadu, cepat, tepat, dan berpihak kepada korban,” ujar Muhammad Said membacakan sambutan Bupati.

Menurutnya, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO memiliki dimensi yang kompleks. Karena itu, penanganannya tidak dapat dibebankan kepada satu instansi atau lembaga saja.

Pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai unsur, mulai dari aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, pekerja sosial, lembaga layanan, tokoh masyarakat hingga pemerintah kampung.

Koordinasi lintas sektor menjadi penting untuk memastikan setiap laporan maupun kasus yang muncul dapat ditangani secara cepat dan tepat, sekaligus memberikan perlindungan kepada korban.

Pemkab Berau juga mendorong penguatan sistem pencatatan dan pelaporan kasus. Data yang akurat dinilai menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan kebijakan dan langkah pencegahan di lapangan.

“Penanganan KTP dan TPPO tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan sinergi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, pekerja sosial, lembaga layanan, tokoh masyarakat hingga pemerintah kampung,” tegasnya.

Melalui pertemuan tersebut, Pemkab Berau berharap koordinasi antarinstansi semakin solid. Selain memperkuat pencegahan, mekanisme penanganan korban diharapkan semakin terintegrasi sehingga korban memperoleh akses layanan dan perlindungan yang memadai.

Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya membangun sistem perlindungan yang tidak hanya berorientasi pada penanganan setelah kasus terjadi, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan di tingkat masyarakat.

“Kolaborasi inilah yang akan menghadirkan sistem perlindungan yang inklusif, responsif, mudah diakses, serta benar-benar memberikan rasa aman kepada korban,” pungkasnya. (*/ADV/nto)