Pemprov dan DPRD Kaltim Sepakati APBD 2026 Rp 15,15 Triliun, Layanan Dasar Tetap Menjadi Prioritas
- Belanja operasi: Rp8,16 triliun
- Belanja transfer ke kabupaten/kota: Rp5,89 triliun
- Belanja modal: Rp1,06 triliun
- Belanja tidak terduga: Rp33,93 miliar
Belanja prioritas diarahkan untuk bantuan keuangan kabupaten/kota, program unggulan Gratispol dan Jospol, ketahanan pangan, serta percepatan transformasi tata kelola pemerintahan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa meskipun fiskal daerah tertekan, pelayanan dasar tidak boleh dikorbankan. Ia juga mendorong strategi “Potong Pilih” untuk menunda program nonprioritas demi menjaga keberlanjutan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat.
Di akhir rapat, Hasanuddin memastikan bahwa dokumen RAPBD 2026 akan segera dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi APBD definitif.
“APBD Kaltim 2026 menjadi bentuk komitmen Pemprov dan DPRD untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik, sekaligus mendorong efisiensi dan inovasi tata kelola bagi masyarakat Bumi Etam,” pungkasnya. (Dan)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.