Sutami: Selesaikan Krisis Air Dulu Sebelum Bicara Pariwisata Maratua

IKLAN VIDEO LIST

OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami melayangkan kritik keras terhadap proyek pembangunan embung air bersih di Pulau Maratua, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau.

Ia secara terang-terangan menyebut proyek infrastruktur bernilai belasan miliar rupiah tersebut sebagai produk gagal akibat salah perencanaan sejak awal.

Menurut Sutami, Pemerintah Daerah (Pemda) seharusnya mempelajari karakteristik wilayah secara matang sebelum menggelontorkan anggaran besar ke pulau wisata tersebut.

Selama ini, mobilitas pemenuhan kebutuhan dasar air bersih bagi empat kampung di Maratua hanya bergantung pada Kampung Teluk Harapan. Pemda Berau diminta untuk segera mendeteksi secara akurat di mana saja titik potensi sumber air baku yang ada.

Langkah pemetaan tersebut dinilai sangat penting agar sistem penanganan ketersediaan air tidak menumpuk pada satu titik komunal.

“Harusnya kan betul-betul kita pelajari dulu, di Maratua itu ada empat kampung, ketergantungan mereka kan di satu kampung Teluk Harapan. Kita pengen di Maratua itu betul-betul dideteksi di mana potensi-potensi sumber air yang ada. Jangan sampai jadi satu titik untuk semua orang, semua kampung,” ujar Sutami.

Sebagai solusi alternatif jangka panjang, Sutami menyarankan pemerintah daerah untuk segera mengadopsi sistem teknologi desalinasi air laut.

Penerapan alat penetralisasi air asin menjadi air tawar dinilai menjadi satu-satunya jalan keluar paling realistis saat ini.

Namun, ia mengingatkan agar pengadaan alat modern tersebut wajib didukung dengan kesiapan manajemen perawatan berkelanjutan yang matang.

Pemerintah daerah juga harus menyiapkan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal yang terlatih untuk mengoperasikan perangkat tersebut.

Krisis air di pulau terluar ini dinilai sudah berada pada tahapan yang sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan.

Sutami membeberkan fakta ironis di mana warga Kampung Teluk Alulu dan Bohe Silian terpaksa menampung air hujan untuk bertahan hidup.

Bahkan, akibat kelangkaan air yang ekstrem, sebagian warga dilaporkan sering terpaksa tidak mandi pada waktu pagi hari.

“Masyarakat di sana, Maratua itu sangat mengandalkan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari dan sangat mengirit air bahkan untuk mandi,” ungkapnya.

Ia menegaskan, apabila pemerintah berkomitmen memajukan sektor pariwisata Maratua, maka urusan kebutuhan dasar wajib diselesaikan terlebih dahulu.

Selain masalah air bersih, pembenahan kualitas jaringan infrastruktur telekomunikasi juga menjadi pekerjaan rumah yang mendesak untuk dituntaskan.

Persoalan ini kian pelik lantaran ancaman abrasi pantai dilaporkan terus mengikis sisa sumber air tanah yang ada.

Kondisi alam yang kian rusak tersebut dipastikan bakal membuat cadangan air bersih di Maratua cepat habis.

Mengenai sejarah penganggaran proyek embung yang diperkirakan menelan dana Rp13 sampai 15 Miliar Rupiah tersebut, Sutami mengaku tidak terlibat.

Ia menegaskan posisi politiknya saat proyek itu dicanangkan belum menduduki kursi jabatan sebagai anggota legislatif DPRD Berau.

“Harusnya, sebelum kita bicara jauh mengenai pengembangan pariwisata, pemenuhan kebutuhan air bersih dan pembenahan jaringan telekomunikasi diselesaikan terlebih dahulu. Sekarang situasinya darurat, pasokan air terus menipis karena abrasi pantai kian parah menggerus sumber air tanah warga,” tegasnya.

Meskipun mengecam sistem perencanaan awal, ia meminta pemerintah tidak membiarkan aset bangunan fisik tersebut terbengkalai begitu saja. Dengan adanya properti bangunan yang sudah berdiri di sana, pemerintah wajib mencari cara agar fasilitas itu tetap berguna.

“Kami sangat prihatin dan mendesak pemerintah bertindak nyata hari ini. Proyek ini sejak awal adalah sebuah kekeliruan. Saya tegaskan, jika saat itu saya sudah menjabat sebagai anggota dewan, proyek mangkrak ini pasti saya tolak mentah-mentah,” imbuhnya.

Ia mengakui ide awal penanganan krisis air di Maratua sebenarnya berniat baik demi kepentingan masyarakat banyak. Namun, realisasi pengerjaan fisik di lapangan terbukti amburadul dan terkesan hanya menjadi ajang pemborosan pos anggaran daerah. (ADV).