Akses Jalan Hulu Kelay Terputus, DPUPR Berau Gandeng Swasta untuk Penanganan Cepat
OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Akses jalan di wilayah Hulu Kelay, Kabupaten Berau, dilaporkan terputus sejak sepekan terakhir. Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau bergerak cepat dengan menggandeng pihak swasta untuk melakukan penanganan darurat.
Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi, mengungkapkan bahwa kerusakan jalan diperkirakan terjadi pada pekan lalu. Titik kerusakan berada di ruas yang menghubungkan Kampung Long Duhung dan Kampung Long Keluh.
“Tim kami sudah turun ke lokasi pada hari Selasa untuk memantau kondisi jalan yang putus sekaligus mengecek dua jembatan bailey yang telah dipasang sebelumnya,” ujar Junaidi saat dikonfirmasi, Jumat (17/4/2026).
Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, penanganan sementara telah mulai dilakukan. Sejumlah perusahaan yang beroperasi di sekitar lokasi turut berkontribusi dengan menyiagakan alat berat seperti ekskavator dan bulldozer. Selain itu, batang-batang pohon juga dimanfaatkan sebagai solusi awal untuk membuka kembali akses jalan.
DPUPR Berau sebelumnya juga telah menawarkan bantuan material berupa pipa baja bergelombang (Aramco) untuk mempercepat perbaikan. Skema kolaborasi yang direncanakan yakni pemerintah menyediakan material dari Tanjung Redeb, sementara pihak perusahaan bertanggung jawab atas mobilisasi alat, pemasangan, hingga penimbunan.
Namun, informasi terbaru dari Kecamatan Kelay menyebutkan bahwa pihak perusahaan siap menangani kerusakan secara mandiri. Langkah ini diambil agar proses perbaikan bisa dilakukan lebih cepat tanpa harus menunggu distribusi material dari ibu kota kabupaten.
Meski penanganan saat ini bersifat darurat, Junaidi memastikan bahwa ruas jalan tersebut telah masuk dalam rencana pembangunan pemerintah tahun 2026. Jalan tersebut merupakan bagian dari proyek rehabilitasi jalur Baturajang menuju Long Lamcin yang saat ini masih dalam tahap perencanaan.
“Jika proyek fisik sudah berjalan, kondisi jalan ini akan kami tangani secara permanen sesuai perencanaan,” jelasnya.
Terkait anggaran, Junaidi menegaskan bahwa tidak ada biaya konstruksi khusus yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk penanganan darurat ini. Seluruh upaya sementara merupakan kontribusi dari pihak swasta melalui penyediaan alat dan pemanfaatan material di sekitar lokasi.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan akses.
“Ini menjadi perhatian bersama semua pihak. Yang terpenting, akses jalan bisa segera difungsikan kembali agar aktivitas masyarakat tidak terganggu,” pungkasnya. (*/itn)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.