Kabupaten Berau Jadi Percontohan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Kaltim
OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Kabupaten Berau menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan perhutanan sosial di Kalimantan Timur. Saat ini, Berau menjadi daerah pertama yang telah berhasil menyusun dokumen Integrated Area Development (IAD) pada areal perhutanan sosial.
Pengumuman ini disampaikan dalam rapat koordinasi kehutanan yang diadakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu (24/7/2024) di Hotel Exclusive, Kabupaten Berau. Kepala Dinas Kehutanan Kaltim, Joko Istanto, menyatakan bahwa rapat ini bertujuan untuk memperkuat konsolidasi dan meningkatkan kerja sama antar daerah di Kalimantan Timur, khususnya dalam pengelolaan perhutanan sosial.
“Melalui rakor ini, kami berharap dapat mempercepat penyusunan dokumen IAD sehingga pemerintah daerah dapat mendukung pengelolaan perhutanan sosial secara lebih efektif. Saat ini, hanya Berau yang memiliki dokumen ini, dan ini menjadi percontohan di Kaltim. Targetnya adalah menyelesaikan seluruh dokumen IAD pada tahun 2025, meskipun target nasional adalah 2030,” ujar Joko.
Diungkapkan juga bahwa luas perhutanan sosial di Kalimantan Timur mencapai 325 ribu hektare yang terbagi dalam 178 unit. Namun, baru 25 persen yang telah beroperasi. Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, akses yang jauh ke hutan, sumber dana yang terbatas, dan belum terintegrasi dengan potensi lainnya.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyatakan bahwa pemerintah daerah terus berupaya dalam pengelolaan perhutanan ini, salah satunya melalui program kabon hutan Berau yang bertujuan menurunkan emisi karbon dan mewujudkan hutan lestari. Saat ini, 77 kampung telah menerima dana karbon senilai Rp 350 juta.
“Khusus untuk dokumen IAD, kami telah menyusunnya untuk bentang Segah. Total perhutanan sosial di Berau mencapai 98 ribu hektare. Kami berharap langkah ini dapat diikuti oleh daerah lainnya seperti Kelay dan wilayah pesisir,” ujar Sri Juniarsih.
“Selain itu, kami juga menjalankan program Sigap Sejahtera untuk memberikan pendampingan bagi setiap kampung dalam mengelola potensi daerahnya masing-masing.” Sambungannya.
Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menambahkan bahwa pengelolaan perhutanan sosial memerlukan kerja sama seluruh pihak. Tidak hanya menjalankan program, tetapi juga saling mendukung satu sama lain untuk mengatasi deforestasi yang terjadi setiap tahun.
“Banyak lahan kritis yang memerlukan kolaborasi terukur. Melalui kesempatan ini, saya mengajak agar kita bisa berjalan bersama dan tidak sendiri, sehingga target yang akan dicapai dapat berjalan optimal,” pungkasnya. (*)
Reporter: Novta
Editor: Hardianto
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.