DPRD Berau Soroti Pelayanan RSUD Abdul Rivai, Dari Obat Kosong hingga Masalah BPJS
OKEGAS.ID, Tanjung Redeb – Anggota Komisi I DPRD Berau, H. Nurung, menyoroti berbagai persoalan pelayanan di RSUD Abdul Rivai yang dinilai belum memuaskan masyarakat. Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap manajemen rumah sakit guna mengembalikan kepercayaan publik.
Sorotan utama datang dari keluhan pasien terkait ketersediaan obat yang kerap kosong. Kondisi ini membuat pasien terpaksa membeli obat di luar rumah sakit, meski seharusnya obat tersebut tersedia dalam layanan.
“Pasien tidak seharusnya dibebani membeli obat di luar. Ini harus menjadi perhatian serius manajemen,” ujar Nurung.
Selain itu, ia juga menyinggung adanya laporan penolakan pasien serta pelayanan yang dinilai tidak responsif. Menurutnya, rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan rujukan tidak boleh membeda-bedakan pasien, apalagi hingga menolak pelayanan.
Di sisi lain, persoalan BPJS turut menjadi perhatian. Nurung mengungkapkan adanya keluhan masyarakat terkait perubahan kelas BPJS yang berdampak pada pelayanan. Penurunan kelas ini disebut-sebut dipicu kebijakan dari pemerintah pusat, yang berimbas pada penyesuaian ulang persyaratan pelayanan bagi pasien.
Akibatnya, pasien yang sebelumnya sudah terdaftar harus kembali melengkapi persyaratan administrasi. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan dan memperlambat akses layanan kesehatan.
“Perubahan kebijakan ini harus diantisipasi dengan baik oleh rumah sakit, jangan sampai masyarakat yang dirugikan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan tarif layanan rumah sakit harus sejalan dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan jumlah pasien tetap tinggi, sementara kualitas layanan belum menunjukkan perbaikan signifikan.
Dalam hal pengelolaan, Nurung menilai perlu adanya evaluasi manajemen, khususnya terkait sistem pengadaan dan distribusi obat agar tidak terjadi kekosongan. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, termasuk pemisahan yang jelas antara jasa pelayanan dan gaji tenaga kesehatan.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa berbagai keluhan masyarakat tidak boleh diabaikan. Respons cepat dan perbaikan konkret menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap rumah sakit.
“Kalau keluhan ini tidak segera ditangani, kepercayaan masyarakat bisa terus menurun. Ini yang harus dicegah,” tandasnya. (ADV/Pan).
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.